Penandatanganan berlangsung di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Jumat (13/9/2025) malam.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan sinergi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, proses pembahasan yang intensif menghasilkan dokumen perencanaan anggaran yang siap menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kaltim, kami menyampaikan terima kasih, rasa syukur, dan bangga atas komitmen DPRD dalam pembahasan perubahan KUA dan PPAS,” kata Seno.
“Kerja keras bersama ini patut kita syukuri karena rampung sesuai jadwal yang ditetapkan,” sebutnya lagi.
Seno menegaskan, perubahan KUA dan PPAS 2025 diarahkan untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, pembangunan infrastruktur, hingga pemulihan ekonomi.
Pemerintah juga menekankan pentingnya efisiensi belanja, peningkatan kualitas layanan publik, pencegahan stunting, serta perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
Nilai kesepakatan perubahan KUA-PPAS 2025 mencapai Rp21,74 Triliun.
Pendapatan daerah yang semula Rp20,10 triliun turun menjadi Rp19,14 Triliun (turun Rp950,76 Miliar).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp10,03 Triliun turun menjadi Rp9,56 triliun (turun Rp468,74 Miliar).
Pendapatan Transfer: Rp9,86 triliun turun menjadi Rp9,27 triliun (turun Rp585,14 Miliar).
Lain-lain Pendapatan Sah: Rp202,05 Miliar → Rp305,17 miliar (naik Rp103,12 Miliar).
Belanja daerah yang semula Rp20,95 Triliun naik menjadi Rp21,69 Triliun (naik Rp746,85 Miliar).
Belanja Operasi naik dari Rp9,39 Triliun menjadi Rp10,11 Triliun.
Belanja Modal naik dari Rp4,66 Triliun menjadi Rp4,71 Triliun.
Belanja Tidak Terduga turun dari Rp174,96 Miliar menjadi Rp109,30 Miliar.
Belanja Transfer naik dari Rp6,71 Triliun menjadi Rp6,74 Triliun.
Pembiayaan daerah, penerimaan Pembiayaan naik dari Rp900 miliar menjadi Rp2,59 Triliun.
Pengeluaran Pembiayaan tetap Rp50 Miliar.
Pemprov Kaltim menegaskan bahwa kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD 2025 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif, inklusif, dan berkelanjutan.
Fokus utama kata Seno, adalah produktivitas belanja pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur konektivitas antarwilayah, serta penguatan daya beli masyarakat.
Seno menambahkan, kesepakatan ini tidak hanya mencerminkan kolaborasi antara DPRD dan pemerintah, tetapi juga aspirasi masyarakat Kaltim yang dituangkan dalam rencana pembangunan.
“Kami berharap kesepakatan ini menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Kaltim,” tegasnya.
Editor Aspian Nur