Kaltim Hadapi Krisis Dokter Spesialis, Sarkowi Desak Reformasi Rekrutmen Tenaga Medis

Meski pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, akar persoalan dinilai masih tersangkut pada sistem rekrutmen yang terlalu birokratis dan lamban merespons kebutuhan di lapangan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry menegaskan, mekanisme perekrutan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, tidak lagi bisa bergantung pada pola seleksi nasional yang kaku.

Menurutnya, prosedur terpusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) justru menjadi penghambat utama. “Kaltim perlu dokter spesialis di daerah, tapi proses administrasinya terlalu panjang dan tidak fleksibel. Formasi sudah dibuka, tapi kebutuhan di lapangan tetap tidak terpenuhi,” kata Sarkowi Selasa (12/8/2025).

Meski Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyediakan formasi khusus untuk penempatan di wilayah terpencil, minat pelamar tetap rendah. Faktor lokasi tugas yang dianggap kurang menarik serta proses seleksi yang rumit dinilai menjadi penyebabnya.

“Sudah dicoba berbagai cara, bahkan dengan menambah formasi. Tapi tetap saja tidak banyak yang mendaftar. Artinya, yang harus dibenahi adalah sistemnya, bukan sekadar menambah kuota,” ucap Sarkowi lagi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Sarkowi mendorong pemerintah pusat membuka peluang rekrutmen berbasis daerah.

Pola ini dinilai lebih adaptif terhadap kebutuhan spesifik tiap wilayah. Ia juga menekankan perlunya kebijakan afirmasi bagi putra-putri daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

“Anak-anak dari 3T harus diberi jalur khusus. Mereka yang lahir dan besar di daerah terpencil biasanya lebih siap bertahan dan mengabdi di sana, dibandingkan tenaga dari luar yang perlu beradaptasi,” katanya.

Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (Unmul) bisa menjadi mitra strategis dalam mengatasi krisis ini. Unmul dapat membuka jalur seleksi berbasis daerah dan membangun program kemitraan untuk memastikan distribusi dokter spesialis ke pelosok Kaltim.

Selain itu program bantuan pendidikan seperti Gratispol bisa diarahkan untuk mencetak tenaga kesehatan yang siap bertugas di wilayah dengan akses medis terbatas. “Pendidikan tidak boleh hanya memproduksi lulusan, tapi juga membentuk kesadaran sosial. Peran orang tua dan lingkungan penting agar anak-anak mau kembali membangun daerahnya,” papar Sarkowi.

DPRD Kaltim siap memperjuangkan kebijakan afirmatif dan mendorong alokasi anggaran khusus guna mengatasi ketimpangan distribusi tenaga medis di daerah. “Kaltim tidak bisa hanya bergantung pada pusat. Daerah harus punya inisiatif sendiri dengan sistem rekrutmen yang lebih gesit, adil, dan sesuai kebutuhan nyata masyarakat,” tutup Sarkowi.

Editor: Aspian Nur

Kaltim Hadapi Krisis Dokter Spesialis, Sarkowi Desak Reformasi Rekrutmen Tenaga Medis

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini