Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Hasanuddin Mas’ud kepada Korankaltim.com Jumat (8/8/2025).
Kaltim disebut Hamas, sapaan akrab Hasanuddin Mas’ud, selama ini menjadi provinsi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nasional, terutama dari sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan. Namun alokasi DBH yang diterima Kaltim masih dianggap tidak mencerminkan besarnya kontribusi tersebut.
“Dalam beberapa tahun terakhir, Kaltim menduduki posisi sebagai kontributor utama PNBP nasional, terutama dari hasil sektor SDA seperti batu bara, minyak dan kelapa sawit,” ujar Hamas.
“Tetapi sangat disayangkan, alokasi dana bagi hasil yang kami terima belum proporsional dan belum mencerminkan kontribusi riil dari daerah,” ujarnya lagi.
Ketimpangan ini harus segera diatasi melalui langkah-langkah sistematis yang melibatkan koordinasi intensif antara berbagai instansi pemerintah, perbaikan regulasi yang mengatur pembagian DBH, serta diplomasi fiskal yang kuat dan terarah kepada pemerintah pusat.
“Kami tidak ingin hanya menerima apa adanya, tapi kami ingin membangun sistem fiskal yang adil dan transparan yang bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat daerah penghasil,” jelas Hamas.
Perjuangan ini bukan semata demi kepentingan daerah Kaltim saja melainkan juga sebagai langkah strategis untuk membangun keadilan fiskal secara nasional bagi semua daerah yang memiliki potensi SDA.
“Kami memandang sistem pembagian dana harus berbasis keadilan dan kontribusi nyata, sehingga pembangunan daerah penghasil dapat berlangsung optimal dan berkelanjutan,” ucapnya.
DPRD Kaltim siap untuk aktif menjadi motor penggerak dan mediator dalam mengawal kebijakan yang berpihak pada daerah penghasil. Hamas mengajak semua unsur mulai dari pemerintah eksekutif, legislatif, akademisi hingga masyarakat sipil untuk bersama-sama membangun kesadaran dan gerakan kolektif dalam mendorong reformasi kebijakan fiskal nasional.
“Kami percaya, dengan sinergi dan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah serta dukungan berbagai pihak, keadilan fiskal bukan hanya impian, tetapi bisa menjadi kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat penghasil sumber daya alam,” pungkas Hamas.
Editor: Aspian Nur
