Ada beberapa persoalan kata Firnadi, di berbagai wilayah, mulai dari desa-desa terpencil hingga kawasan perkotaan.
Permasalahan seperti jalan rusak, minimnya jembatan penghubung, saluran air yang buruk, dan fasilitas publik yang belum merata masih menjadi keluhan utama masyarakat.
Firnadi menyampaikan, bahwa kondisi ini menuntut perhatian serius dan langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan merata.
“Masalah infrastruktur bukan hal baru, tapi tetap menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Dari akses jalan yang layak, irigasi untuk pertanian, hingga drainase yang fungsional, semuanya masih jadi pekerjaan rumah yang belum tuntas,” ungkap Firnadi, Kamis (7/8/2025).
Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus diperkuat agar program-program pembangunan dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Politisi PKS itu juga mendorong optimalisasi bantuan keuangan provinsi (bankeu) sebagai salah satu solusi percepatan.
Skema ini dinilai bisa menjadi jembatan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan proyek-proyek prioritas tanpa harus menunggu terlalu lama dari anggaran daerah masing-masing.
“Bankeu ini sangat penting sebagai akselerator. Jika koordinasi antara provinsi dan daerah terjalin baik, maka manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Selain fokus pada infrastruktur fisik, Firnadi menyoroti pentingnya memperkuat sektor pendidikan.
Dirinya menyatakan bahwa program hibah untuk lembaga pendidikan harus terus digulirkan dan diperluas cakupannya demi menjamin kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Pembangunan pendidikan sama pentingnya dengan pembangunan fisik. Memberikan dukungan pada lembaga pendidikan adalah investasi strategis jangka panjang,” tambahnya.
Dia juga menilai bahwa infrastruktur yang baik akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan meningkatnya konektivitas antarwilayah, biaya logistik dapat ditekan, distribusi barang menjadi lebih mudah, dan daya tarik investasi akan meningkat.
Firnadi menegaskan komitmen DPRD Kaltim untuk terus memperjuangkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok daerah, tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
“Kami ingin pembangunan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di pusat-pusat kota. Daerah tertinggal pun punya potensi besar yang bisa dikembangkan jika infrastrukturnya memadai,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Firnadi meminta agar pemerintah tidak lagi terjebak pada janji-janji pembangunan tanpa realisasi yang nyata.
“Tahun ini harus menjadi titik balik percepatan pembangunan infrastruktur di Kaltim. Masyarakat sudah menunggu terlalu lama. Kita ingin ada tindakan konkret, bukan sekadar rencana di atas kertas,” tegasnya.
Editor: Erwin