Guna memastikan kondisi terkini, Komisi III DPRD Kota Samarinda melakukan inspeksi lapangan pada Senin (15/7/2025).
Tak hanya memeriksa sisi inlet, rombongan juga menyusuri bagian outlet di Jalan Kakap untuk mengecek progres dan kualitas pekerjaan fisik proyek yang digadang-gadang sebagai ikon baru Kota Tepian.
Meski peristiwa longsor terjadi pada Mei lalu dan telah ditangani oleh kontraktor pelaksana, DPRD menilai pengawasan masih harus diperkuat. Pasalnya, kondisi lapangan dinilai terus berubah dan menyimpan potensi masalah baru bila tidak ditangani secara menyeluruh.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar menegaskan bahwa inspeksi ini bagian dari fungsi pengawasan legislatif, sekaligus kontrol terhadap penggunaan anggaran daerah.
“Ini bukan tentang menyalahkan Pemkot, tapi kami koreksi dari pelaksananya karena tidak mendeteksi adanya titik-titik rawan longsor. Itu yang menjadi catatan kami,” ujar Deni.
Ia pun mendesak agar konsultan perencana hadir dalam rapat lanjutan untuk memberikan penjelasan teknis menyeluruh, dikarenakan penyebab longsor harus diidentifikasi secara jelas agar tidak berulang di masa mendatang.
“Jangan sampai kejadian seperti ini berulang dan harus jelas penyebabnya. Jangan sampai ada endapan tanah yang tidak terdeteksi oleh tim perencana dan site engineer,” katanya.
Tak hanya aspek teknis, perhatian juga diarahkan pada aspek pembiayaan. Deni mengingatkan soal usulan tambahan anggaran untuk penanganan lanjutan sebesar Rp39 miliar dalam APBD Perubahan 2025.
Ia menegaskan bahwa dana sebesar itu harus benar-benar dimanfaatkan secara efisien dan tepat sasaran.
“Kami ingin anggaran benar-benar optimal. Jangan sampai setelah Rp39 miliar ini masih ada kejadian tak terduga,” ucapnya.
Dari sisi pekerjaan outlet terowongan disebut telah rampung 98 persen. Namun, Deni mencatat masih ada pekerjaan rumah, seperti pemasangan blower yang belum tuntas.
Dari enam unit yang direncanakan, baru dua yang terpasang, dan hal ini berkaitan dengan rencana penambahan panjang terowongan sekitar 72 meter.
“Selain itu, dinding terowongan juga akan dibuat lebih landai karena desain awal terlalu vertikal. Ini penting untuk keamanan jangka panjang,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Desy Damayanti memastikan bahwa penanganan longsor di sisi inlet telah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Sejak awal insiden longsor, pihak pelaksana, perencana, hingga Manajemen Konstruksi (MK) sudah dipanggil untuk menindaklanjuti hal tersebut.
“Sekarang sedang disiapkan perencanaan lebih lanjut, termasuk rencana beautifikasi di area yang terdampak,” kata Desy.
Adapun target penyelesaian penanganan tambahan dijadwalkan rampung pada November 2025. Usulan tambahan anggaran sebesar Rp39 miliar pun telah diajukan dalam APBD Perubahan.
“Itu memang untuk penanganan longsoran. Sekarang mereka (pihak pelaksana) sedang melakukan stabilisasi dulu, baru setelah itu ada penataan visual di sekitar lokasi,” tutupnya.
Editor: Erwin