Adapun dua nama yang diduga bermasalah salah satunya adalah I Gusti Ngurah Ashkara, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia yang diberhentikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada 2019 karena terlibat dalam kasus penyelundupan motor Harley-Davidson dan sepeda Brompton melalui pesawat baru Airbus A330-900 dari Toulouse, Prancis.
Selain itu, Akhmad Fauzi Lindung Lubis juga mencuat. Ia pernah dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pekanbaru (Perseroda), setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan sejumlah pelanggaran saat pemeriksaan. Kini, keduanya masuk sebagai kandidat direksi di PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (MMPKT).
Pada kesempatan ini, Asisten III Setda Provinsi Kaltim, Arief Murdiyatno, menyadari keresahan yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menegaskan, meskipun proses seleksi dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) secara bertahap, namun kewenangan untuk menentukan siapa yang akan memimpin BUMD ada sepenuhnya pada kepala daerah.
“Kalau sudah masuk ke tahap akhir, memang nanti ada tiga besar yang akan diserahkan ke Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai user. Jadi siapa yang akan dipilih, itu kewenangan penuh pimpinan daerah,” jelas Arief kepada Koran Kaltim, Senin (14/7/2025).
Ia menyebutkan bahwa seluruh tahapan seleksi, mulai dari administrasi, penulisan makalah, hingga wawancara, pastinya dijalankan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Namun demikian, ia membuka ruang bagi publik untuk menyampaikan sanggahan selama masa tanggapan yang disediakan.
“Silakan kalau ada keberatan, disampaikan secara resmi. Ini kesempatan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga integritas BUMD kita. Pansel pasti akan menindaklanjuti setiap laporan atau sanggahan,” katanya.
Soal dua nama yang disebut-sebut memiliki catatan negatif namun tetap lolos dalam seleksi, Arief menekankan pentingnya kehati-hatian Gubernur dalam mengambil keputusan akhir. Menurutnya, figur direksi sangat menentukan nasib BUMD ke depan, terutama dalam menjalankan unit usaha strategis dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“Harapan kita tentu yang dipilih nanti benar-benar sosok yang layak, profesional, dan punya visi yang jelas untuk membenahi BUMD. Ini bukan hanya soal jabatan, tapi tanggung jawab besar untuk membawa perubahan,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap reformasi di tubuh BUMD, yang selama ini kerap dikritik karena lemahnya tata kelola dan minim kontribusi terhadap daerah.
“Jangan sampai kita kehilangan momentum untuk memperbaiki. Ini saatnya BUMD dikelola lebih serius, dan itu dimulai dari siapa yang duduk di direksi,” tutupnya.
Editor: Erwin
