Klinik Gagal Jantung tersebut rencananya akan dibuka pada Agustus 2025, sebagai bagian dari upaya penguatan layanan spesialisasi, khususnya bagi penderita hipertensi di tahap akhir.
Layanan ini diprioritaskan untuk pasien yang membutuhkan pendampingan medis lebih intensif, durasi pemeriksaan lebih panjang, serta interaksi berkelanjutan dengan dokter spesialis.
“Saat ini, kita memiliki tiga dokter spesialis jantung yang sudah selesai sekolah. Dua orang lagi masih dalam masa pendidikan dan akan selesai Desember,” kata Direktur RSUD IA Moeis, Osa Rafshodia, Selasa (8/7/2025).
Untuk sementara, klinik tersebut dijadwalkan buka satu kali dalam sepekan. Namun, setelah seluruh dokter spesialis kembali, layanan akan ditingkatkan menjadi dua kali dalam seminggu.
Meski status RSUD IA Moeis saat ini masih berada pada kategori madya, sejumlah unit layanan seperti Poliklinik Penyakit Dalam, Jantung, dan Saraf telah masuk kategori layanan utama.
Di sisi lain, pengembangan fisik dan layanan RSUD IA Moeis melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) terus melangkah ke tahap final.
Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, kontrak kerja sama akan segera ditandatangani oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, pada akhir 2025 ini.
“Kalau semuanya lancar pada 10 November, kami targetkan Pak Wali Kota akan menandatangani kontraknya. Mudahan tidak bergeser,” ujar Osa.
Saat ini, Pemkot Samarinda bersama tim KPBU tengah mematangkan dokumen penjaminan infrastruktur dengan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII), dan akan melakukan pertemuan final pada Kamis, 10 Juli 2025 mendatang.
Tak hanya itu, rumah sakit juga mulai memperkuat kesiapan internal. Mulai dari penyusunan tenaga kesehatan, peningkatan sumber daya manusia (SDM), hingga pelibatan masyarakat sekitar.
Salah satu langkahnya adalah dengan menggelar Forum Komunikasi Publik yang direncanakan akhir bulan ini.
“Di forum itu, kami mengundang stakeholder dan tokoh masyarakat sekitar rumah sakit untuk memberikan penjelasan secara terbuka terkait proses KPBU,” ungkapnya.
Beberapa catatan yang mengemuka dalam tinjauan lapangan yang dilakukan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Samarinda pada beberapa waktu lalu turut menjadi perhatian, di antaranya soal estetika ruangan, pengaturan parkir, dan sistem penggajian karyawan.
“Estetika kita perbaiki bertahap. Area parkir sedang proses lelang dan dianggarkan melalui Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang). Targetnya rampung Desember ini,” pungkasnya.
Editor: Erwin