Sebagai wakil rakyat di DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Andy Satya menjadi tumpahan keluh kesah masyarakat terkait hal itu yang satu diantaranya adalah masih adanya pungutan liar (Pungli) dilingkungan sekolah dalam bentuk praktek jual beli seragam.
"Pemprov akan menanggung seragam sekolah SMA dan SMK, tapi hanya untuk seragam nasionalnya saja, yaitu putih abu abu," jelas Andi kepada Korankaltim.com Selasa (8/7/2025).
Meski begitu pihak sekolah tidak boleh memaksa calon murid untuk membeli seragam sekolah. "Untuk seragam lainnya, tergantung pada kemampuan orangtua calon murid tapi tidak boleh ada paksaan sedikitpun," tegasnya.
Mengenai Program Gratispol pendidikan, segala persyaratan dan ketentuannya telah sangat jelas diterangkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) tentang gratis pendidikan.
Masyarakat juga menanyakan komitmen pemprov terhadap program gratis kesehatan, kelangkaan gas dan penanganan banjir.
"Saya akan kawal dan sampaikan seluruh keluhan masyarakat tersebut ke Fraksi Golkar untuk disampaikan pada pandangan umum saat sidang paripurna didepan gubernur," sebutnya.
Komitmen Gubernur Rudi Mas’ud mengenai kesehatan gratis telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan (Kadis Dinkes) Kaltim.
"Program ini harus segera dilaksanakan, siapa saja masyarakat Kaltim yang mau berobat, baik mempunyai BPJS atau tidak harus diakomodir," ucap Andy.
DPRD Kaltim akan meminta penjelasan juga pertanggungjawaban Dinkes mengenai pelaksanaan program tersebut. "Jika ada keluhan nantinya atau perubahan teknis, kami akan bahas pada rapat kerja selanjutnya," tutup Andy.
Editor: Aspian Nur