“Libatkan BUMD dalam kegiatan bisnis, mulai dari perdagangan, logistik, hingga layanan perbankan. Ini demi peningkatan PAD kita bersama,” tegasnya.
Gubernur juga mengajak perusahaan menggunakan layanan Bankaltimtara untuk operasional seperti pembayaran gaji dan pembiayaan modal kerja, sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah.
Selain Bankaltimtara, sejumlah BUMD yang siap bermitra antara lain, PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS), PT Migas Mandiri Pratama (MMP), Jamkrida Kaltim, dan PT MBS.
Gubernur Harum juga menyoroti potensi pajak yang belum tergarap maksimal, seperti pajak alat berat. Dari 7.415 unit alat berat yang beroperasi, baru sekitar 2.800 unit yang tercatat. Potensi PAD lain berasal dari pajak kendaraan, air permukaan, mineral, dan bahan bakar.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, mendukung langkah ini. Ia menyebut Kaltim merupakan penyumbang devisa nasional, namun warganya masih banyak yang belum merasakan manfaat ekonomi daerahnya sendiri.
Sementara itu, para pengusaha tambang dan migas menyambut baik ajakan kolaborasi ini. Salah satunya, grup usaha ITM, menyatakan dukungan terhadap pemanfaatan lahan bekas tambang untuk mendukung ketahanan pangan.
“Hari ini kita tidak hanya berdiskusi, tapi menyatukan langkah demi Kaltim yang lebih mandiri dan sejahtera,” tutup Gubernur Harum. (*/Ist/Adpimprov)
