Sapta mengingatkan SMAN 10 Samarinda saat ini telah menjadi bagian dari program Sekolah Unggulan Garuda Transformasi yang digagas pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sekolah ini menjadi satu dari 12 SMA terpilih se-Indonesia yang mendapatkan pendampingan langsung untuk mencetak lulusan berkualitas global.
“Masuknya SMAN 10 dalam program Garuda Transformasi adalah bentuk keseriusan pemerintah pusat memajukan pendidikan di daerah. Sayangnya, jika sekolah ini dipindahkan sekarang, program nasional ini bisa terganggu,” jelasnya.
Menanggapi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kaltim yang merekomendasikan pemindahan kembali SMAN 10 ke Samarinda Seberang, Sapta menilai perlu kehati-hatian. Ia menekankan bahwa rekomendasi bukanlah keputusan hukum yang mengikat. Bahkan, putusan Mahkamah Agung (MA) yang dijadikan dalih pemindahan menurutnya tidak relevan dengan keberadaan sekolah saat ini.
“Putusan MA hanya membatalkan surat pemindahan dari Kampus A ke Kampus B, bukan soal gedung Education Center. Jadi tidak membatalkan SK Gubernur Kaltim tentang alih fungsi Education Center untuk SMAN 10,” papar Sapta
Meski demikian, pihaknya tidak menutup mata terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan keberadaan sekolah negeri di wilayah mereka. Sebagai solusi, Jaringan Advokasi Kaltim mengusulkan pembangunan unit Sekolah Reguler baru di Loa Janan Ilir.
“Sekolah unggulan seperti SMAN 10 punya sistem seleksi ketat dan tidak bisa menerima semua siswa berdasarkan zonasi. Maka, membangun sekolah reguler baru jauh lebih logis untuk memastikan keadilan akses pendidikan,” ujar Sapta lagi.
Usulan ini disebut sebagai jalan tengah untuk menghindari polemik berkepanjangan sekaligus menjaga keberlanjutan program nasional yang kini berjalan di SMAN 10 Samarinda.
Sementara Ketua Jaringan Advokasi dan Gerakan Aspirasi Rakyat Kaltim, Mugeni menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program-program strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan gubernur saat ini.
“Kami siap bermitra dengan Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Kaltim. Sebab program yang dijalankan saat ini berpihak pada kepentingan masyarakat, dan kami ingin menjadi bagian dari proses pembangunan itu,” ujar Mugeni.
Gubernur Kaltim saat ini dinilai memiliki kapasitas dan integritas yang baik dalam memimpin daerah.
"Oleh sebab itu, kita menilai penting untuk menjaga sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat," ujar Mugeni.
Editor Aspian Nur
