Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai bahwa bencana yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh curah hujan ekstrem, tetapi lebih mencerminkan kegagalan dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Hujan lebat yang mengguyur Samarinda pada Senin, 12 Mei 2025 lalu, menyebabkan genangan meluas di berbagai titik.
Kecamatan Loa Janan Ilir menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah, dengan puluhan rumah warga masih terendam hingga beberapa hari setelah kejadian.
Akses utama seperti Jalan HM Rifadin pun sempat lumpuh total akibat ketinggian air dan kemacetan lalu lintas.
“Banjir ini bukan sekadar masalah cuaca, tapi cermin dari persoalan yang belum diselesaikan secara serius. Kita harus melihat ini sebagai sinyal untuk bertindak tegas, bukan hanya sekadar memberikan bantuan darurat setiap kali air naik,” ujar Darlis, Rabu (21/5/2025).
Ia mengingatkan bahwa Samarinda sebagai ibu kota provinsi, seharusnya menjadi model dalam penanggulangan bencana, bukan justru menjadi wilayah yang kerap terdampak saat musim hujan tiba.
Penataan ulang tata ruang kota, peningkatan kapasitas drainase, rehabilitasi kawasan resapan air serta penertiban aktivitas pertambangan yang selama ini menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan merupakan hal penting.
“Sudah saatnya pemerintah mengambil langkah strategis dan terintegrasi, bukan lagi pendekatan tambal sulam. Penanganan banjir harus dimulai dari hulu hingga hilir,” tegasnya.
Meski Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda telah dikerahkan, banyak warga masih bergantung pada bantuan, tanpa kepastian kapan kondisi akan kembali normal.
Darlis menegaskan bahwa selama tidak ada komitmen politik yang kuat untuk memperbaiki sistem, bencana serupa akan terus terjadi.
“Kalau terus begini, Samarinda akan dikenal bukan karena kemajuannya, tapi karena langganan banjirnya. Ini alarm yang seharusnya sudah kita dengar sejak lama,” pungkasnya.
Editor: Erwin