Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Andi Satya Adi Saputra. Menurutnya, terdapat perbedaan kondisi antara daerah dan wilayah lainnya.
Salah satu tantangan utama adalah perbedaan harga bahan pokok yang cukup mencolok antara Kaltim dan Pulau Jawa.
“Inisiatif ini bagus, tapi harus disesuaikan dengan realitas di lapangan. Di Kaltim, harga kebutuhan pokok jauh lebih tinggi,” katanya, Selasa (6/5/2025).
Saat ini, program MBG masih dalam tahap percontohan di beberapa daerah. Hasil awal menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran bervariasi dan tidak bisa disamaratakan.
Oleh karena itu, Andi menekankan pentingnya desain pelaksanaan yang fleksibel dan berbasis pada situasi lokal.
“Pelaksanaan harus dirancang dengan baik agar bisa menjangkau semua siswa. Jangan hanya meniru mentah-mentah model dari pusat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Badan Gizi Nasional dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar program ini berjalan optimal.
“Kita masih butuh waktu untuk menyesuaikan. Yang terpenting, kualitas pelaksanaan harus merata,” tambahnya.
Politisi Golkar itu berharap, dengan koordinasi yang solid dan perencanaan yang matang, manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh pelajar di Kaltim.
Editor: Erwin