Inisiatif ini ditujukan untuk membuka akses pendidikan menengah bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang belum tersentuh pendidikan formal.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan lebih kurang tujuh hektare sebagai calon lokasi sekolah rakyat.
Namun, pelaksanaan proyek ini masih menunggu persetujuan dari Kemensos, yang menjadi pihak penentu kelayakan lokasi dan penyediaan dana pembangunan.
“Pemkot hanya menyediakan lahan dan beberapa alternatif lokasi, sedangkan kewenangan akhir ada di Kemensos,” kata Novan, Rabu (30/4/2025)
Ia menambahkan, pembangunan sekolah rakyat harus memenuhi sejumlah kriteria, salah satunya adalah luas lahan minimal 4 hektare.
Jika lokasi disetujui, Kemensos akan menanggung pembiayaan dan pelaksanaan teknis proyek.
Sembari menunggu pembangunan fisik dimulai, Pemkot sudah menyiapkan tempat sementara di Samarinda Seberang melalui kerja sama dengan Yayasan Melati.
Pendaftaran siswa juga telah dibuka, dengan target awal sebanyak 100 anak. Data penerima program ini bersumber dari hasil verifikasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM), dengan fokus utama pada anak-anak usia SMP dan SMA dari keluarga miskin ekstrem.
Novan menyebut program ini sejalan dengan misi nasional untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi kalangan paling rentan.
Meski dukungan pemerintah daerah sudah kuat, ia menekankan pentingnya akurasi data dan jaminan mutu pendidikan yang akan diberikan.
“Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada tahap awal pelaksanaan dan validitas data penerima,” jelas politikus dari Partai Golkar tersebut.
Jika tahap awal berjalan lancar, dia berharap cakupan sekolah rakyat bisa diperluas di masa depan, demi menjangkau lebih banyak anak-anak dari keluarga prasejahtera.