Hal tersebut diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Samarinda, Isfihani. Menurutnya, upaya menekan angka stunting tidak bisa hanya bergantung pada sektor kesehatan.
Ia menjelaskan penanganan medis, seperti pemberian suplemen dan obat-obatan, hanya berkontribusi sekitar 30 persen dalam penanggulangan stunting. Selebihnya, sangat bergantung pada intervensi lintas sektor.
“Intervensi sensitif seperti akses air bersih, sanitasi, peningkatan layanan posyandu, serta edukasi dan pemberdayaan ekonomi keluarga, punya peran jauh lebih besar,” jelasnya, Jumat (18/4/2025).
Kondisi di lapangan masih menunjukkan banyak tantangan. Setidaknya terdapat 5.000 keluarga di Samarinda yang belum menikmati air bersih dan sekitar 500 rumah belum memiliki jamban layak.
Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) telah menyiapkan 500 unit septic tank tahun ini, namun prioritas tetap pada keluarga yang masuk kategori rentan.
Tingkat kunjungan ibu hamil dan balita ke posyandu juga dinilai masih rendah. Padahal, kehadiran mereka sangat penting untuk deteksi dan pencegahan stunting sejak dini.
Isfihani, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, juga menyoroti minimnya anggaran untuk kader posyandu.
“Dana yang tersedia hanya sekitar Rp470 juta untuk 59 kelurahan. Itu artinya, satu kelurahan hanya punya satu kader, dan jelas tidak cukup,” ujarnya.
Sebagai langkah strategis, DP2KB mendorong penguatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang kini terdiri dari 999 orang gabungan dari PKK, DP2KB, dan tenaga kesehatan. Tim ini ditargetkan rutin melakukan kunjungan ke rumah-rumah, terutama pada masa emas seribu hari kehidupan anak.
“Stunting itu bermula sejak masa kehamilan. Karena itu, pendekatannya harus menyeluruh, mulai dari remaja, calon pengantin, hingga anak usia lima tahun. Termasuk edukasi tentang keluarga berencana,” tambahnya.
Meski tantangan masih besar, ada kabar baik, yakni angka stunting di Samarinda menurun 0,9 persen dari 25,3 menjadi 24,4 persen. Delapan kecamatan mencatat kemajuan berkat kerja sama antarlembaga dan dukungan swasta.
Namun, tidak semua wilayah menunjukkan tren positif. Dua kecamatan, Samarinda Utara dan Sungai Pinang, justru mengalami peningkatan kasus stunting.
“Sanitasi memang penting, tapi akar masalah stunting juga ada pada kemiskinan dan rendahnya edukasi. Jadi, pendekatan konvergensi mutlak dibutuhkan,” tegas Isfihani.
Koordinasi di tingkat kota dianggap sudah berjalan cukup baik, tapi di tingkat kelurahan, masih banyak pekerjaan rumah. Salah satunya adalah kurangnya data stunting yang rinci, sehingga menyulitkan intervensi yang tepat sasaran.
Pemerintah pusat menargetkan penurunan angka stunting nasional menjadi 18 persen pada 2025. Sedangkan Samarinda menetapkan target lebih ambisius turun hingga 16 persen.
Editor: Erwin