Rapat ini melibatkan berbagai unsur kemaritiman, di antaranya Direktur KPLP Ditjen Hubla, GM PT Pelindo Regional 4 Samarinda, Ketua DPC INSA Samarinda, DPC ISAA Samarinda, Ketua DPW APBMI Kaltim, ALFI/ILFA Kaltim, DPD GPEI Kaltim, dan Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI).
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Dirjen Kementerian Perhubungan, Jon Kenedi mengatakan bahwa rapat koordinasi ini membahas mengenai kemungkinan penutupan jalur sungai bawah kolong Jembatan Mahakam I dampak dari insiden tertabraknya fender dan pilar Jembatan Mahakam I.
“Harapan dari teman-teman disini, tidak ada penutupan jalur sungai di kolong jembatan Mahakam I. Karena tentu ini sangat berdampak pada masyarakat khususnya di Samarinda, Kaltim,” tuturnya usai rapat hari ini.
“Yang paling utama terhadap masyarakat, kalau ditutup di hulu juga tidak bisa berkegiatan. Ini tentu sangat sangat berdampak ke mereka disana,” sambungnya.
Sehingga ia pun berharap penutupan jalur pelayaran tersebut tidak dilakukan. Tetapi, pihaknya mengaku akan melakukan investigasi atau verifikasi pencegahan, sehingga kejadian serupa tidak terulang.
“Misalnya mengajukan agar volume muatan dikurangi, untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan prosesnya masih berjalan,” ujarnya.
Disinggung soal pihak pandu yang melakukan pemanduaan saat insiden tersebut pihaknya mengaku telah dilakukan investigasi awal.
“Untuk sementara pihak pandu tidak diizinkan dulu melakukan pemanduaan. Dan kami akan evaluasi kinerjanya terkait insiden itu, kalau unsur kelalaiannya, belum bisa ditentukan,” imbuhnya.
Termasuk tambah Jon, pihaknya pun akan melakukan investigasi soal kapal, apakah mengalami horse power (kekuatan mesin) berpengaruh atau tidak.
“Itu kami investigasi juga, termasuk hitungan dari muatan tongkang,” sebutnya.
Untuk itu, pihaknya pun menegaskan jika jalur kolong jembatan Mahakam I ditutup diakuinya akan menimbulkan permasalahan lain.
“Makanya kami akan mengajukan usulan ke DPRD Kaltim, untuk pencegahan untuk TB ekspor yang horse powernya lebih besar. Jadi, ini masih ada koordinasi lanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Kaltim, Hasrun Jaya yang diwawancarai awal media mengatakan jika alur sungai bawah Jembatan Mahakam I tersebut ditutup tentu akan dampak ekonomi yang besar.
“Dari hulu sampai ke hilir pendistribusian barang melalui jalur sungai akan berdampak, mulai dari tenaga bongkar-muat sampai ekspornya. Semua ini sangat berdampak,” katanya.
Sehingga pihaknya pun menolak keras adanya penutupan jalur sungai di bawah Jembatan Mahakam I tersebut.
“Harapannya apa yang menjadi harapan kami ini, tentu bisa diakomodir oleh para legislatif, dan jelas kami ini termasuk dari masyarakat yang berkepentingan di jalur Sungai Mahakam,” tutupnya.
Editor: Erwin