Menurutnya, transparansi dalam pelaksanaan program ini sangat penting agar masyarakat memahami mekanismenya dan menghindari kesalahpahaman.
Novan menyoroti perlunya keterbukaan dalam informasi terkait distribusi makanan dan daftar penerima manfaat. Meskipun ada aspek teknis yang mungkin tidak bisa dipublikasikan, masyarakat tetap berhak mengetahui detail mengenai isi makanan, proses distribusi dan mekanisme pelaksanaan program.
Sebagai perwakilan dari Partai Golkar, Novan juga mengingatkan pemerintah selalu terbuka terhadap kritik dan saran. Politisi Partai Golkar itu meminta masyarakat untuk memberikan masukan yang konstruktif guna meningkatkan efektivitas program ini.
DPRD Kota Samarinda sendiri belum meminta klarifikasi lebih lanjut terkait keluhan warga mengenai pelaksanaan MBG. Program ini sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat sementara pemerintah daerah hanya bertanggung jawab menentukan sekolah penerima manfaat.
“Saat ini baru SDN 004 Samarinda yang menerima bantuan makanan, sementara sekolah lainnya masih menunggu giliran. Jumlah dapur yang beroperasi pun masih terbatas, yakni dua di Samarinda Ulu dan satu di Samarinda Utara,” ujar Novan kepada Korankaltim.com Rabu (26/2/2025).
Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan program berjalan secara efektif. “Kami di DPRD Samarinda masih menunggu kejelasan lebih lanjut terkait kebijakan pelaksanaan program MBG,” jelas Novan.
Dengan transparansi, Novan berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana program ini dijalankan.
Editor: Aspian Nur