Aktivitas Pematangan Lahan di Damanhuri Tak Berizin, PUPR Samarinda Tegaskan Sudah Dihentikan

Selain menyebabkan aliran air bercampur lumpur yang mengganggu warga sekitar, kegiatan itu juga berpotensi menimbulkan longsor.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda Desy Damayanti menegaskan kegiatan tersebut tidak memiliki izin resmi.

“Kami sudah turun langsung bersama camat, lurah dan RT setempat. Aktivitas ini sudah kami tegur dan harus dihentikan sampai ada izin resmi,” kata Desy kepada Korankaltim.com Rabu (12/2/2025).

Dampak dari aktivitas ini dirasakan langsung oleh warga dan pemilik usaha di sekitar lokasi. Sekretaris Camat Sungai Pinang Abdullah mengungkapkan mereka sudah meninjau lokasi sejak awal Februari setelah menerima laporan warga.

“Kami melihat langsung dampaknya terhadap lingkungan, termasuk terhadap usaha warga di sekitar area tersebut,” ujar Abdullah.

Tak hanya menyebabkan lumpur meluber ke jalan, pengupasan lahan di bawah Gereja GBI ini juga berisiko tinggi terhadap stabilitas tanah.

Kepala BPBD Samarinda, Suwarso, yang turut meninjau lokasi Minggu (9/2/2025) lalu menyatakan kondisi tanah di area tersebut masih labil.

“Kami sudah meminta pemilik lahan untuk mencari solusi, termasuk membersihkan jalan dan berkoordinasi dengan pemilik gudang yang terdampak. Namun, hujan deras membuat perbaikan tertunda,” kata Suwarso.

Setiap kegiatan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan diingatkannya harus memenuhi regulasi, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL).

Dengan kondisi lahan yang rawan longsor dan semakin parah saat hujan, pihak berwenang diharapkan segera mengambil langkah tegas guna mencegah dampak yang lebih luas terhadap lingkungan dan masyarakat.

Editor: Aspian Nur

Aktivitas Pematangan Lahan di Damanhuri Tak Berizin, PUPR Samarinda Tegaskan Sudah Dihentikan

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini