Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada para walikota, bupati dan pimpinan unit satuan kerja di Kaltim.
DIPA dan Buku Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang penting bagi pimpinan unit satuan kerja dan kepala daerah dalam melindungi masyarakat dan perekonomian untuk menghadapi berbagai gejolak, guncangan, dan krisis.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Kaltim, M Syaibani menuturkan DIPA K/L dan Buku Alokasi TKD menjadi acuan dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan APBN, Indonesia terus mampu menjaga keseimbangan antara upaya meraih kemajuan pertumbuhan dan pemerataan dengan stabilitas dan sustainabilitas.
“Prestasi ini tidak mudah dan perlu terus dijaga karena guncangan dan gejolak serta krisis akan terus terjadi, seperti pandemi Covid-19 dan dinamika global politik,” kata Syaibani.
Untuk di tahun 2025, Syaibani mengatakan pertumbuhan ekonomi Kaltim diproyeksikan tumbuh sebesar 5,35 persen. Pertumbuhan ekonomi Kaltim saat ini masih bergantung pada komoditas industri ekstraktif, terutama pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit.
Sektor ini berkontribusi pada penerimaan daerah secara signifikan tetapi juga menimbulkan risiko seperti potensi kerusakan lingkungan.
“Ke depan, penting bagi kita untuk menghadapi tantangan diversifikasi ekonomi Kaltim dengan tetap mengedepankan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan,” tuturnya.
Upaya menjaga momentum pertumbuhan dilakukan dengan menjaga stabilitas harga domestik terutama pangan. Oleh karena itu, menjaga tingkat inflasi di Katim pada tingkat yang optimal menjadi tantangan strategis.
Langkah ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan akibat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Peningkatan permintaan pangan yang signifikan harus dimbangi dengan upaya memperkuat ketersediaan pasokan lokal melalui pengembangan sektor pertanian dan distribusi yang efisien.
“Dengan langkah ini, Kaltim dapat mengantisipasi lonjakan harga yang berpotensi mendorong inflasi, sekaligus memastikan kestabilan ekonomi daerah di tengah pembangunan IKN, tuturnya.
Tak hanya seremoni, Syaibani mengharap agenda ini menjadi momentum bagi semua, untuk melakukan refleksi atas kinerja pelaksanaan anggaran yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2024 yang akan segera berakhir.
Editor: Erwin