2 menit baca195 kali dibaca
Penulis: Rahmat Surya
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Puluhan aktivis dari berbagai organisasi dan komunitas menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (9/12/2024) pagi tadi.
Aksi yang digelar tersebut menyoroti demokrasi yang terluka akibat meningkatnya angka golongan putih (golput) pada Pilkada Serentak 2024 serta korupsi yang semakin merajalela di berbagai lembaga pemerintahan.
Diah, Anggota Sambaliung Corner sekaligus Narahubung Aksi memaparkan, data LSI Denny JA yang menunjukkan rata-rata angka golput di tujuh provinsi terbesar, seperti Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Timur, mencapai 37,63 persen. Angka ini meningkat 6,23 persen dibanding Pilkada 2019.
“Tingginya angka golput menunjukkan masyarakat jenuh dengan politik dinasti dan rendahnya kepercayaan pada calon pemimpin daerah,” ujar Diah kepada Korankaltim.com disela aksi pagi tadi.
Menurutnya hal ini dipengaruhi oleh politik dinasti yang menjadi salah satu faktor utama kekecewaan publik. Ia menilai, fenomena ini berkembang dari tingkat lokal hingga nasional. “Misalnya, Presiden Joko Widodo memulai tren ‘Keluarga Berkuasa’ yang kini meluas ke lembaga hukum dan konstitusi,” ungkap Diah lagi.
Berdasarkan data dari ICW mengungkapkan 33 dari 37 provinsi terafiliasi dengan politik dinasti, yang disebut turut menyumbang tingginya angka korupsi.
"Selama 20 tahun terakhir, KPK telah menangkap 196 kepala daerah terkait korupsi. Pada Pilkada 2024, ICW mencatat 138 kandidat terindikasi korupsi, termasuk calon gubernur, wali kota dan bupati," paparnya.
Memperingati Hari Anti Korupsi 2024, Komite HAM Dalam 30 Hari mengadakan aksi cosplay, mempersonifikasi tujuh institusi yang paling sering terlibat korupsi yaitu presiden dan menteri, polisi, pengusaha, advokat, kepala daerah, pejabat pemerintah serta anggota DPR/DPD.
“Korupsi telah menjadi kanker stadium akhir yang merusak demokrasi dan masa depan bangsa,” ucap Diah.
Aksi ini juga upaya menyerukan masyarakat untuk melakukan mosi tidak percaya pada institusi koruptif jika tidak segera mereformasi diri.
Misalnya tambang ilegal menjelang pemilu juga disorot sebagai contoh “ekonomi underground” yang memfasilitasi korupsi.
Alih-alih menyelamatkan bangsa, proyek pembangunan hijau dan mitigasi perubahan iklim justru menjadi ladang korupsi baru. “Jika korupsi terus dibiarkan, demokrasi akan mati, dan masa depan bangsa kian suram,” tutup Diah.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
