Penulis: M Rafik

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Di saat kekerasan terhadap perempuan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terus menunjukkan angka yang mengkhawatirkan.  Ketua Kohati Badko HMI Kaltim-Kaltara, Andi Wahyuni justru mengkritisi sikap mahasiswa dan mahasiswi yang cenderung terlena dengan aktivitas politik praktis.

Ia mengatakan mestinya mahasiswa menjadi agen perubahan dan mampu membawa manfaat kepada masyarakat, bukan justru terlena dengan euforia politik praktis.

Khususnya, pada momentum Kampanye Antikekerasan Terhadap Perempuan justru alih-alih mahasiswa fokus mengatasi masalah sosial yang nyata dan mendesak namun malah sibuk mengkampanyekan pasangan calon atau peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Mahasiswa/mahasiswi justru lebih sibuk mengampanyekan pasangan calon dalam perhelatan yang akan datang dengan fanatik. Tentu saja, ini bukan hanya ironis, tetapi juga membingungkan,” ungkapnya.

Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan bukan hanya sekadar isu atau agenda yang bisa ditunda. Baginya, perbuatan tersebut merupakan kekerasan yang dapat menghancurkan kehidupan, martabat, dan merusak masa depan bangsa.

“Namun, tidak sedikit yang lebih memilih bergabung dalam hiruk-pikuk politik demi ambisi kemenangan semata. Apa yang hilang di sini? Empati,” tegasnya.

Sebagai intelektual muda, Andi Wahyuni menyebutkan bahwa mahasiswa seharusnya bisa lebih cerdas dalam memilih medan perjuangan. Jika hanya mengejar kemenangan politik dalam pemilu, lalu siapa yang akan berjuang untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan setiap hari. “Politik kekuasaan tanpa kemanusiaan adalah politik kosong,” tegasnya.

Seharusnya, mahasiswa tidak hanya hadir di ruang kampus dan ruang-ruang diskusi untuk mendebatkan siapa yang layak menjadi gubernur, tetapi juga untuk berteriak lantang untuk perubahan sosial yang lebih mendalam, berdiri di depan, mendesak perubahan, dan bukan sekadar menjadi pion dalam permainan kekuasaan.

Lebih dari itu, kampanye kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah perlawanan terhadap budaya patriarki yang telah mengakar dalam masyarakat.
Namun, jika mahasiswa tidak bersuara dan lebih tertarik pada kalkulasi politik, siapa yang akan memperjuangkan hak-hak perempuan yang selama ini terpinggirkan.

“Jika mahasiswa hanya peduli pada siapa yang akan menang dalam pemilu, maka mereka telah menyerah pada sistem yang menciptakan ketidakadilan,” jelasnya.

Bagi dia, tidak ada alasan untuk tidak berperan aktif dalam kedua hal diantaranya, kampanye untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan pemilu yang lebih adil.

Politik praktis tak seharusnya menutup mata kita terhadap keadilan yang lebih besar. Kita tidak bisa memilih antara satu atau yang lain. Keduanya harus dijalankan bersamaan, karena perjuangan untuk perempuan adalah perjuangan untuk kemanusiaan itu sendiri.

“Kami mendesak mahasiswa untuk kembali ke jalur yang benar. Kampanye kekerasan terhadap perempuan bukan hanya tentang statistik atau pidato kosong. Ini adalah soal kehidupan dan martabat,” pungkasnya.

Editor: Erwin