Penulis: Rahmat Surya

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Setelah adanya pemecahan di beberapa kementerian pada Kabinet Merah Putih, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim menekankan untuk lebih mengefisienkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kaltim.

Sebelumnya, pasca dilantik sebagai Presiden RI, Prabowo Subianto mengumumkan beberapa kementerian yang dipecah, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang terbagi menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) serta Kementerian Kebudayaan.

Selain itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipecah menjadi Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Menanggapi adanya pemecahan di tingkat kementerian tersebut, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyampaikan pihaknya akan fokus efisiensi dan efektivitas setiap OPD.

“Sehingga saat ini kita tidak akan ada pemecahan OPD, dan untuk kelembagaan kedepan kita mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki daerah,” ujar Akmal Malik, Kamis (14/11/2024).

Selain itu yang menjadi pertimbangan juga adalah kapasitas fiskal Provinsi Kaltim dan ini masih menjadi wewenang pemerintah daerah.

“Jika semakin banyak kelembagaan tentu akan semakin besar pula belanja pegawai dan kebutuhannya,” ucapnya.

Maka dari itu pihaknya masih mempertahankan struktur OPD saat ini, dan lebih menekankan memperkaya fungsinya.

“Jadi struktur (OPD) tetap, hanya kita tingkatkan fungsinya saja,” sebutnya.

Akmal tegaskan sampai sekarang belum terpikir atau rencana pembahasan memecah OPD di Kaltim. Tetapi, menurutnya ini bisa berubah jika sudah ada kepemimpinan kepala daerah yang baru.

“Jadi tidak tau lah nanti kepala daerah yang baru, tetapi menurut saya Mazhab yang kita pegang adalah miskin struktur dan kaya fungsi. Fungsinya yang diperkaya dan apabila struktur makin kecil semakin lapang koordinasinya, dan ini juga berdasarkan kewenangan di daerah yang tidak sebesar negara,” pungkasnya.

Editor: Erwin