NGO Kaltim Bahas Peran Minoritas dan Kaum Interseks dalam Demokrasi Kaltim 2024

Dalam diskusi ini NGO di Kaltim berupaya memberikan ruang bagi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali dalam proses demokrasi, apalagi sebentar lagi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Apalagi keterlibatan minoritas agama yang seperti agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu serta kelompok gender ketiga, atau kaum interseks dalam Pilkada Kaltim kurang dipandang dan diperhatikan.

Melihat kondisi ini Pendeta, Hendra Kusuma, menegaskan bahwa dalam menentukan calon kepala daerah Kaltim seharusnya mampu menjadi pemimpin bagi semua agama, sehingga tidak hanya satu golongan.

“Gubernur atau wali kota adalah pemimpin seluruh agama di Kaltim, jadi tidak hanya satu agama saja yang lebih dominan," ujar Hendra.

Dia juga menyoroti bahwa visi misi dari kedua calon gubernur belum sepenuhnya mencakup program yang memberdayakan bahkan menyinggung seluruh agama.

"Kita sering mengingatkan pentingnya pemerintah untu memprioritaskan keamanan dan kenyamanan minoritas dalam beribadah, terutama terkait penolakan pembangunan gereja yang ada di Kaltim salah satunya di Sungai Keledang," ucapnya.

Dia menilai sejauh ini proses pembangunan rumah ibadah bagi agama-agama minoritas lainnya terkadang sering dianggap sebelah mata sehingga umat beragama lainnya kesulitan dalam menjalankan ibadahnya masing.

"Sedangkan pembangunan salah satu rumah ibadah bagi agama mayoritas di Kaltim sangat mudah, bahkan seringkali dalah satu kawasan bisa ditemukan dua sampai tiga rumah ibadah. Hal seperti ini tentunya bisa menghadirkan kecemburuan sosial sebab dianggapnya pemerintah pilih kasih," katanya.

Selain persoalan kaum minoritas beragama di Kaltim yang seringkali diabaikan pemerintah, tantangan lainnya juga dihadapi oleh kaum interseka dalam kehidupan sosial dan politik.

Menurut Willy Sam Hazes dari TehEs Project, kaum interseks sering mendapatkan diskriminasi karena dianggap melanggar norma, tetapi sebenarnya mereka juga tetap memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam Pilkada.

“Kaum interseks seringkali dianggap aib atau beban keluarga, padahal hak-hak politik mereka sama dengan warga lainnya,” ungkap Sam.

Maka dari itu, dia ingin pemerintah maupun calon kepala daerah bisa lebih membuka mata akan hal tersebut, sehingga seluruh lapisan masyarakat di Kaltim dan tidak ada timbul skat pembeda.

Akademisi Universitas Mulawarman, Safaranita Nur Effendi, dalam kegiatan tersebut menambahkan penting bagi calon kepala daerah untuk membangun toleransi antarumat beragama.

"Kita mengambil contoh misal di Makassar atau di daerah lainnya, di mana ada penjual makanan yang non halal tetapi tetap aman berjualan dan tidak dipersekusi, padahal di daerah tersebut kekentalan suatu agamanya sangat terasa, tetapi masih bisa berdampingan," tuturnya.

Safaranita, menekankan bahwa toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan adalah kunci untuk memajukan Kaltim di masa depan.

"Maka dari itu setiap pasangan calon harus mampu membuka wawasan lebih luas kepada masyarakat sehingga teman-teman minoritas merasa lebih dianggap dan setara," tandasnya.

Editor: Supiansyah

NGO Kaltim Bahas Peran Minoritas dan Kaum Interseks dalam Demokrasi Kaltim 2024

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini