Itu artinya jumlah angka pasti penduduk miskin di Benua Etam tahun 2023 berkurang sebanyak 9,73 ribu orang dan tersisa sekitar 221,34 ribu orang.
Melihat kondisi tersebut Karo Administrasi Pembangunan (Adbang) Setdaprov Kaltim Irhamsyah pemprov saat ini tengah melakukan fasilitasi percepatan penanganan kemiskinan, dengan berkolaborasi lintasi sektor di Kalimantan Timur. "Kami mengkolaborasikan kegiatan ini untuk menurunkan angka kemiskinan melalui program rumah layak huni serta pemberian modal usaha," jelas Irhamsyah kepada Korankaltim.com Kamis (22/8/2024).
Ketika rumah layak huni yang dibangunkan rampung dan diterima masyarakat sebagai penerima manfaat, pastinya mereka masih berada di lingkaran kemiskinan. "Dikarenakan belum kepastian peningkatan dalam hal finansial dan ekonomi mereka," sebutnya.
Karena itu Pemprov Kaltim berupaya mendorong agar masyarakat miskin bisa keluar dari zona tersebut dibantu dengan pemberian modal usaha yang sesuai dengan kemampuan dan kebiasaannya masing-masing.
Program rumah layak huni ini dana pembangunannya berasal dari corporate social responsibility (CSR) atau tanggungjawab sosial setiap perusahaan yang ada di Kaltim, sementara pembangunan rumah dibantu Tentara Nasional Indonesia (TNI) selaku instansi vertikal Pemprov Kaltim. “Pemprov Kaltim berperan dalam pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin," jelas Irhamsyah.
Masyarakat miskin yang berhak menerima manfaat modal usaha ialah mereka yang rumahnya telah dibangunkan rumah layak huni. "Mereka diberikan edukasi dan pelatihan sesuai kemampuan minatnya, misal pengolahan pangan, kerajinan rotan, atau kebisaan lainnya yang selama ini (mereka) masih kesusahan akibat tidak ada modal serta kesempatan berusaha," tutup Irhamsyah.
Editor: Aspian Nur