Penulis: */Ainur Rofiah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Secara administrasi, Dinas Sosial dan Pemberdyaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Samarinda menaungi 730 posyandu di Kota Tepian.

Kepala Dinsos PM Samarinda Isfihani menjelaskan, mereka menginginkan kerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam penangannya.

"Terutama untuk kader posyandu ini kami ingin bekerja sama dengan Dinkes tak hanya kader tapi juga misalnya soal ukur timbang dan gizi karena kami belum menguasai terkait itu," kata Isfihani kepada Korankaltim.com, Senin (5/8/2024).

Kecilnya honor yang diterima kader menurutnya wajar jika masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan, padahal kalau melihat daerah lain misalnya Surabaya, Jawa Timur, upah yang diterima kader posyandu mencapai Rp500 Ribu per bulan.

"Kalau upahnya sebesar itu tentu mereka akan semangat. Mereka data, satu per satu orang diajak, mereka pasti lebih inovatif, supaya banyak ibu hamil yang berkunjung," ungkap Isfi lagi.

Posyandu juga tidak hanya memeriksakan ibu hamil saja tetapi anak-anak dan lansia sehingga hitungannya cukup berat. Sarana dan pra sarana (sapras) menjadi kendala karena masih banyak posyandu yang tidak memiliki basecamp tetap. 

"Selama ini kegiatan posyandu ada di rumah RT dan sebagainya, sementara untuk beli timbangan, pengukur dan sebagainya yang mengerti Dinas Kesehatan," tutupnya.

Editor: Aspian Nur