Penulis: */Rahmat Surya

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim bersama Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) menyatakan penolakan terhadap pemberian izin konsesi tambang bagi ormas keagamaan oleh pemerintah.

Perihal penolakan ini disampaikan dalam kegiatan diskusi publik dengan tema Kaltim Disiksa Tambang Daya Rusak Peraturan Pemerintah (PP) 25 Tahun 2024 bagi ruang hidup di Kaltim.

Divisi Kampanye Jatam Kaltim, Mustari Sihombing menyatakan, kebijakan pemerintah dalam memberikan konsesi tambang kepada ormas tentunya menunaikan berbagai kontroversi.

"Karena kebijakan seperti ini akan memiliki dampak yang negatif bagi rakyat dan lingkungan di Kalimantan Timur," ucap Mustari, Jumat (21/6/2024).

Dia menilai, kebijakan semacam ini hanya sebagai upaya Presiden RI untuk memenuhi janji politik kepada ormas pendukungnya.

"Ketika suatu kebijakan tidak pro rakyat, kita sebagai umat beragama harus tegas menolaknya, dan sebenarnya PP ini mencerminkan adanya campur tangan politik untuk membagi lahan konsesi tambang kepada ormas tertentu sebagai balas budi setelah pemilu," ujarnya.

Mustari menambahkan, bahwa sebenarnya kebijakan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan Nahdlatul Ulama (NU), yang dikenal sebagai ormas kritis terhadap pemerintah dan sangat memperjuangkan hak-hak rakyat.

"Sejarah pendiri NU sendiri sebenarnya menunjukkan perjuangan luar biasa untuk bangsa ini, namun nilai-nilai tersebut dinodai oleh konsesi pertambangan yang telah disetujui oleh pemerintah pusat," katanya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti dampak lingkungan di Kaltim, di mana lebih dari 5,6 juta hektare lahan yang dikuasai oleh konsesi tambang saat ini hanya bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

"Banyak kawasan yang rusak akibat tambang, dan kami sering menemui masyarakat yang berdampingan langsung dengan tambang yang terpaksa harus mengungsi," tuturnya.

Menurut Mustari juga, di dalam semua ajaran agama pastinya sangat menghargai alam tetapi dengan adanya kebijakan semacam ini, bisa menjadikan lupa serta mengabaikan hal-hal tersebut. Ia juga mendesak agar kebijakan ini ditinjau ulang dan lebih mengedepankan kepentingan rakyat serta perlindungan lingkungan. 

"Kalau kita tidak peduli, Kalimantan Timur yang dulunya dikenal sebagai paru-paru dunia, akan menjadi kawasan yang mengerikan beberapa tahun ke depan," pungkas Mustari.

Editor: Maruly Z