Mengacu target nasional, pada akhir 2024 ini kemiskinan ektrem harus bisa mencapai nol persen. Dia tetap otimistis angka nol persen bisa tercapai meski dibutuhkan kekuatan dari berbagai pihak.
Puji menyebut, pihaknya baru melakukan studi banding ke Depok untuk melakukan perbandingan terkait pengentasan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, Depok dengan luas wilayah hanya 200 meter persegi dengan jumlah warganya mencapai 1,9 juta jiwa, tidak ada miskin ektrem.
Padahal menurutnya, jumlah jiwa tersebut hanya separuhnya warga Kota Samarinda, ditambah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya Rp3 triliun. “Ternyata, di sana (Depok) tidak ada miskin ekstrem, yang ada hanyalah rentan miskin. Kalau miskin ekstrem di kita dengan 41 kriteria,” imbuhnya.
Politisi Fraksi Demokrat itu membeberkan, jika mengikuti kriteria miskin dari Kementrian Sosial (Kemensos RI), maka di Samarinda tidak ada warga miskin. Dia menjelaskan, yang menjadi salah satu kriteria miskin dari Kemensos RI adalah penggunaan listrik dengan daya 450 watt saja. Sedangkan, di Samarinda tidak ada warga yang menggunakan daya listrik seperti itu.
“Kita tidak ada yang pakai air tanah minumnya. Pakai air galon semua, warga miskin kita banyak yang merokok, satu rumah bapak, kakak, anak, bisa merokok tapi tidak bisa beli beras,” imbuhnya.
“Jadi, kalau kita mengikuti Kemensos RI, itu tidak ada miskin ekstrem. Tapi, Kota Samarinda ini berbelas kasihlah, kalau di Depok sana dengan Upah Minimum Regional (UMR) Rp1,9 juta sedangkan kita Rp3,3 juta,” lanjutnya.
Bahkan, Puji menyebutkan jika di Samarinda ini, warga miskin yang ada itu adalah warga yang pendatang, yang memang tidak punya rumah dan pekerjaan.
Editor: Maruly Z