Akmal menyampaikan urgensi dan langkah-langkah Pemprov Kaltim menangani dan memulihkan ekonomi para petani yang terdampak bencana banjir di Bumi Etam.
Menurutnya ada hak-hak masyarakat yang hilang akibat perubahan alam dan kejadian-kejadian bencana tersebut. "Pangan menurut Pak Presiden sedang tidak baik-baik saja karena perubahan iklim dan anomali iklim yang luar biasa. Itu kenapa kami di Kaltim mencoba mangalokasikan dan memberikan perhatian yang besar terhadap kebutuhan pangan," kata Akmal.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu menegaskan alokasi dana dari APBD harus dirancang secara bijak, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kebutuhan mendesak petani, perbaikan infrastruktur pertanian, dan kebutuhan alat dan mesin pertanian, serta program-program rehabilitasi berkelanjutan.
"Kejadian bencana seperti kekeringan dan banjir menyebabkan kesengsaraan luar biasa untuk kebutuhan pangan. Itu kenapa kami memberikan atensi kepada penanggulangan bencana," ujar Akmal.
Akmal meminta jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan para pemangku kepentingan lain untuk mengoptimalkan fungsi dan kewenangan secara terarah.
Pemprov Kaltim juga menegaskan komitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan guna penanganan dan penanggulangan bencana.
Editor: Aspian Nur
