1 menit baca750 kali dibaca
Penulis: */Rahmat Surya
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Penegakan hukum terkait penanganan kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur dinilai Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur masih sangat lemah. Hal itu ditandai dengan enam tahun tidak ada penanganan serius yang dilakukan apparat kepolisian.
"Ternyata yang punya kewenangan baik itu kepolisian serta kepala daerah maupun dinas terkait bahkan secara umum pemerintah tidak melakukan tindakan secara tegas terhadap penambang ilegal," kata Dinamisator Jatam Kaltim Mareta Sari kepada Korankaltim.com Kamis (1/2/2024).
Berdasarkan data, sekitar 170 sesuai hasil temuan mereka yang dilakukan itu tidak pernah ditunjukkan atau tidak pernah dibuktikan siapa aktor utamanya.
"Penindakan di lapangan sangat lemah karena kepolisian serta lembaga terkait tidak berhasil menekan peningkatan aktivitas titik-titik pertambangan ilegal di Kaltim," paparnya.
Contohnya di Kabupaten Kutai Kartanegara sempat ada masyarakatnya di Mangkurawang yang melakukan aksi penolakan pertambangan.
"Padahal disana ada polisi serta pemerintah setempat tapi malah aparat menyuruh warga setempat untuk mediasi dengan pelaku penambangan ilegal," ucap Mareta.
Mulai dari level pemerintahan di tingkat kelurahan, desa, kecamatan, daerah bahkan pusat tidak ada penindakan yang serius dilakukan.
"Sehingga warga lagi-lagi harus berhadapan dengan pihak penambang dan Jatam harus menyebutkan adanya penambahan lagi kasus tersebut, serta melaporkan dan tidak ada penindakan. Lalu untuk apa kami melaporkan,” sebutnya dengan nada Tanya.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
7 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
