2 menit baca1.008 kali dibaca
Penulis: Claudius Vico
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Tahap putusan atas perkara sengketa tanah eks Hartati Jaya Plywood (HJP) di Jalan Lobang Tiga, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang dengan luas lahan 4,3 hektar kembali ditunda setelah penundaan pertama tanggal 10 Januari lalu.
Kuaha Hukum Ahli Waris HJP atau pihak tergugat Ezra Julianto Hang mengatakan, penundaan putusan sebelumnya seharusnya jatuh pada 29 Januari kemarin, namun setelah melihat keterangan pada sistem layanan online melalui E-Court tahap putusan kembali ditunda sampai 6 Februari pekan depan.
"Benar putusan kembali ditunda setelah kami mengakses layanan online, ini penundaan kedua kalinya dalam tahap putusan," ucap Ezra kepada Korankaltim.com Selasa (30/1/2024).
Alasan penundaan dalam sistem online yang disampaikan oleh majelis hakim putusan masih dalam penyusunan, serta padatnya jadwal persidangan beberapa pekan belakangan ini.
"Alasan penundaan karena konsep putusan masih disusun, kemudian dalam pekan ini ada 5 putusan perdata sehingga membagi waktu bersamaan dengan menyusun konsep putusan perkara lain dan minggu-minggu sebelumnya Majelis Hakim sidang dari pagi sampai sore bahkan ada pula sampai malam, begitu bunyi alasan penundaan," ujar Ezra membacakan alasan penundaan dalam E-Court.
Sebagai informasi kasus sengketa lahan itu terdaftar dalam SIPP Pengadilan Negeri (PN) Samarinda dengan Nomor Perkara 52/Pdt.G/2023/PN Smr dengan pihak penggugat Irdayanti dan Iryanto menggugat sejumlah pihak yakni Rudi Hartono, PT. Sentral Kaltim Property, Asmawati, Sumiati, Rusmiati, Tania Elfera Fariani, Niken Serina.
Sementara Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Ary Wahyu membenarkan bahwa perkara tersebut kali ini dengan terpaksa kembali ditunda sesuai dengan alasan penundaan yang telah disampaikan dalam E-Court.
"Terkait penundaan hari ini, kami konfirmasi putusan belum dapat diselesaikan karena banyaknya putusan yang bersamaan, sebagaimana dinyatakan Ketua Majelis dalam penundaan SIPP," kata Ary.
Dalam penanganan perkara perdata seharusnya dapat dituntaskan selama 5 bulan hingga tahap putusan, mengacu dalam perkara ini ia mengakui telah lebih dari 5 bulan, sehingga perkara yang melebih tenggat waktu penanganan perkara wajib melaporkan kepada Ketua PN setempat serta ditembuskan kepada Pengadilan Tinggi.
"Sudah dilaporkan, cuman kemarin karena ada kedukaan jadi tertunda, kemudian disampaikan pimpinan, sudah berikut harus sudah dibacakan putusan," pungkas Ary.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
7 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
