Hal ini disampaikan langsung Kepala BNNK Samarinda, AKBP Liliek Tribhawono saat rilis, Rabu (27/12/2023) hari ini. "Pemerintah masih kurang respon dalam hal P4GN, padahal dengan sosialisasi P4GN, dengan harapan bisa deteksi dini, misalnya dalam hal tes urine," ungkapnya.
"Tetapi, fakta di lapangan belum semua instansi menggaungkan P4GN, ya minimal itu setahun dua kali melakukan sosialisasinya, seperti tes urine, kalau sebulan sekali lebih baik," sambungnya.
Berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Tepian, malah justru banyak permintaan dari mereka, untuk sosialisasi soal P4GN. "Kalau dari sekolah-sekolah itu justru banyak permintaan untuk sosialisasi P4GN," sebutnya.
Tak hanya itu, ia pun menyinggung soal layanan pasca rehabilitasi, tentu itu menjadi tanggung jawab bersama, termasuk dari pemerintah.
"Jangan sampai setelah mereka keluar (rehabilitasi) dicuekin, tidak ada perhatian, bisa jadi kembali atau terjerumus. Artinya ini semua menjadi tanggung jawab bersama termasuk pemerintah," imbuhnya.
Liliek juga menambahkan dalam hal pencegahannya pun, hingga saat ini BBNK sudah mendirikan 7 kelurahan/desa bersinar (bersih dari narkoba). "Dan tahun depan (2024) akan ada dua target lagi yang akan dibentuk desa bersinar. Dengan harapan bisa melakukan pencegahan awal atau screening intervensi lapangan (SIL)," pungkasnya.
Editor: Maruly Z