Pria yang akrab disapa AH ini mengaku mendengar rekomendasi yang disampaikan pedagang maupun DPRD Samarinda. “Nanti kita akan bicarakan dengan DPRD. Karena begini, kami bisa memahami permintaan pedagang yang ingin memanfaatkan momentum Ramadan dan Idulfitri untuk berjualan,” kata AH, Selasa (10/10/2023).
Namun, disisi lain ia menjelaskan perjalanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimulai pada 1 Januari dan berakhir di 1 Desember. Sedangkan lebaran diperkirakan pada April, apalagi ditambah dengan Iduladha, artinya separuh perjalan APBD akan terlewat tanpa pengerjaan. Secara administratif maupun secara teknis pembangunan fisiknya tidak mungkin dilakukan setelah Idulfitri apalagi Iduladha.
“Pilihan pemerintah tidak banyak. Kita melaksanakan pembangunan diawal tahun dengan konsekuensi kemungkinan beberapa pedagang yang katanya tergabung dalam forum pedagang Pasar Pagi, akhirnya membuat kita memilih opsi untuk membatalkan, karena kita tidak mungkin membangun setelah Idulfitri. Itu berisiko,” jelasnya.
Risiko yang paling besar dan sudah tergambar adalah mangkraknya pembangunan dikemudian hari. Dirinya menyadari bahwa rekonstruksi Pasar Pagi bukan proyek yang bisa dikerjakan dalam waktu lima bulan. Karena Pemkot Samarinda ingin melakukan rehabilitasi total. Orang nomor satu di Samarinda ini juga menegaskan bahwa pihak DPRD harusnya mengetahui waktu perjalanan APBD.
“Oke kita dengarkan maunya perwakilan pedagang yang ada di forum itu kita dengarkan, dan secara teknis pemerintah, maupun berdasarkan kepatuhan kita terhadap hukum mengenai yang tidak bisa kita selaraskan dengan maunya pedagang karena berpotensi bangunannya akan mangkrak, yang juga akan berpotensi temuan dan risiko dikemudian hari,” tegasnya.
Satu opsi yang masuk yakni membatalkan rencana tersebut atau opsi kedua pemerintah tetap melaksanakan pembangunan diawal tahun, namun akan bersedia dengan segala protes hingga cacian yang dilontarkan dari pengurus Forum Pedagang Pasar Pagi (FP3) tersebut.
Dari FP3 ini AH justru tidak yakin bahwa keseluruhan anggota di dalamnya tak hanya pedagang. Dirinya juga kecewa lantaran pihak dewan tidak memberikan pencerahan meski sudah melakukan hearing terkait rencana tersebut.
“Harusnya DPRD mengundang wali kota, kita harusnya ngobrol terkait solusi masalah ini. Jangan hanya saling lempar argumen melalui media, sehingga banyak kesalah pahaman. Ayo undang saya kita selesaikan dan duduk untuk cari solusi bersama-sama,” pungkasnya.
Editor: Maruly Zainuddin