Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan, kemiskinan merupakan permasalahan global yang dialami seluruh negara. Besarnya permasalahan tersebut membuat PBB menjadikannya sebagai target dalam sustainable development goals.
“Bahkan saat ini PBB telah menfokuskan permasalahan pada kemiskinan ekstrem, yang juga sejalan dengan yang ditargetkan oleh PBB. Penghapusan kemiskinan ekstrem telah menjadi perhatian pemerintah sebagai amanat dan instruksi Presiden RI,” kata Andi Harun dalam sambutannya.
Pria yang akrab disapa AH itu menjelaskan, pada 4 Mei 2020 lalu, Presiden RI menginstruksikan kemiskinan ekstrem diturunkan menjadi nol persen pada 2024 mendatang. Setelah konvergensi dilakukan, AH mengaku bersama jajaran mulai dari kepala perangkat daerah dan kecamatan serta keluarahan melakukan pemantapan dan evaluasi terhadap seluruh program tersebut.
“Jangan sampai anggaran yang telah kita kucurkan sangat besar tidak memberikan dampak apapun terhadap angka kemiskinan yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 4,85 persen pada tahun 2022,” ungkapnya.
Namun diakuinya bahwa tantangan terbesar bersama adalah bagaimana kemiskinan bisa dihapuskan apabila sampai hari ini masih belum satu pemahaman mengenai data kemiskinan.
Pemkot Samarinda melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda akan memulai dengan satu data kemiskinan yang valid, dan diperoleh dari verifikasi serta validasi di lapangan melalui kegiatan Survei Kemiskinan tahun 2023.
Survei ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdata dalam data kemiskinan adalah benar-benar orang yang membutuhkan.
“Oleh karena itu saya mengajak yang telah terpilih sebagai petugas survei untuk dapat bekerja dengan sungguh-sungguh melakukan pendataan kepada rumah tangga miskin,” jelasnya.
Upaya untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui tiga pilar, yaitu komitmen pemerintah, konvergensi program, anggaran, dan sasaran, serta pemantauan dan evaluasi.
Editor: Maruly Zainuddin