Dana tersebut merupakan bantuan tahap awal untuk Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) yang diserahkan Maret 2023 lalu.
Kedatangan World Bank ke Benua Etam ini disampaikan Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Iwan Darmawan. Dijelaskannya, pemberian dana karbon itu masih berada di tahun pertama dan ini masih menjadi program baru yang membuat World Bank ingin mengetahui progres perkembangannya.
"Alhamdulillah sesuai dan mereka (World Bank) malah menanyakan kesulitannya apa, karena mereka juga mengevaluasi bagaimana baiknya program tersebut ke depannya," kata Iwan kepada Korankaltim.com siang tadi.
Sejauh ini pemprov hanya menemukan kesulitan dalam perihal masuknya dana tersebut di pertengahan tahun, jadi harus menggunakan proses perubahan di APBD. Selain itu kesulitan tidak ada kendala karena program-program di lapangan sudah dijalankan Pemprov Kaltim sejak beberapa tahun lalu.
"Untuk program di lapangan, kegiatan ini sudah dilaksanakan sebelumnya, tapi dengan adanya tambahan dana maka makin memperbanyak anggaran yang disalurkan," sebut Iwan lagi.
Program yang harus dijalankan pemprov ada 5 komponen, diantaranya Tata Kelola Hutan dan Lahan, Penguatan Pembinaan Hutan dan Lahan, Mengurangi Deforestasi dan Degradasi Hutan dalam Perizinan, Alternatif Berkelanjutan Untuk Masyarakat, serta Manajemen dan Pemantauan Program.
Setelah mengajukan laporan terkait penggunaan dana karbon pada tanggal 20 Juli kemarin, World Bank akan melakukan verifikasi, setelah itu Pemprov Kaltim akan menerima pencairan tahap selanjutnya.
Editor: Aspian Nur