Beberapa kendala pembangunan terowongan diantaranya soal pembebesan lahan, termasuk pengerjaan beton terowongan yang dilakukan di Pulau Jawa juga disinyalir membuat proyek tersebut terkesan jalan ditempat.
Kendati demikian, Wali Kota Samarinda Andi Harun tetap optimistis pembangunan terowongan ini bakal selesai tepat waktu.
“Sampai menjelang akhir Juni ini memang pembebesan lahan belum keseluruhannya, tetapi kami sudah sampaikan kepada warga bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan tidak boleh dihambat,” katanya.
Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda juga telah menargetkan pengerjaan terowongan akan rampung pada Februari 2024 pada segmen Jalan Alimuddin.
Sedangkan anggaran yang dikucurkan sebesar Rp395 miliar dengan masa kerja 18-22 bulan atau 2024 mendatang. Perhitungan inilah yang diyakini pembangunannya akan berjalan sesuai rencana.
“Sedangkan untuk segmen Jalan Kakap, karena di sisi bawah itu ada sekitar 40 lahan dan bangunan yang harus dibebeskan,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa AH itu menyampaikan Pemkot Samarinda sebelumnya sudah memilih jalan tengah untuk harga tanah dan bangunan. Harga yang diberikan bukan ditentukan oleh warga ataupun Pemkot, akan tetapi dihitung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
“Sehingga apabila warga harus menempuh konsinyasi atau lewat jalur hukum, dan yang boleh dilakukan akan tetapi saya tidak sarankan jalur itu,” urainya.
Sebab menurutnya segala permasalahan sudah ada koridor hukumnya, dan pembangunan terowongan merupakan jalur utama yang menghubungkan langsung Samarinda dengan IKN yang akan melintas melalui jalur tol.
AH juga mengaku Pemkot Samarinda akan segera mengakomodir warga yang merasa dirugikan atas pembangunan proyek ini. “Memang ada banyak dinamika di masyarakat, tentu itu biasalah. Tetapi yang jelas kami tetap optimis kalau pengerjaannya bisa selesai tepat waktu,” jelasnya.
Editor: Maruly Zainuddin