Berdasarkan data dilaman PMEP LKPP dari Belanja PBJ sebesar Rp4,4 triliun, RUP penyedia sebanyak Rp 3,1 triliun realisasinya sudah Rp 1,5 triliun.
Sementara dari RUP Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp 2,4 triliun kini yang telah terealisasi sebesar Rp 1,07 triliun. "Kan masih banyak yang masih berjalan dan belum selesai, nanti terlihat keseluruhan di akhir tahun," kata Buyung.
Sejatinya untuk tingkatan provinsi pembelian barang PDN itu terbanyak hanya saja ada terdapat di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang salah menginput pada proses validasi barang, sehingga tidak tercatat pada sistem.
Berdasarkan peraturan yang ada pengalokasian pengadaan barang dan jasa PDN setidaknya sebanyak 40 persen. Dikatakan Buyung, untuk di Kaltim diyakini telah memenuhi itu bahkan melebihinya. "Untuk di Kaltim saya yakin 90 persen," ucapnya dengan nada optimistis.
Kaltim sendiri memprioritaskan pada pembelian PDN dan UKM. Pada konteks konstruksi pun Kaltim menggunakan PDN. Pada konteks ini, pihaknya senantiasa mendorong kalangan UMKM untuk terlibat dalam berbagai pengadaan yang diawali dari mendaftarkan di e-katalog. Pemprov Kaltim saat ini telah memiliki 19 etalase yang dapat didaftarkan perusahaan atau usaha-usaha lokal. "Kami mendorong pengusaha lokal juga agar melek IT,' pungkas Buyung.
Penulis: Faishal Ays
Editor: Aspian Nur