Tujuan memilih titik aksi di DPRD Kaltim agar sikap penolakan itu juga ia dapatkan langsung dari lembaga legislatif tingkat Kaltim tersebut. "Setidaknya apa yang menjadi tuntutan kami ikut disetujui dan mendapatkan sikap penolakan yang sama dari DPRD Kaltim," kata Said kepada Korankaltim.com Rabu (7/9/2022) disela aksi demo sore tadi.
Sejumlah tuntutan turut disampaikan seperti diantaranya menolak kehadiran Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Kaltim sebelum harga BBM turun dan kembali normal, menolak kebijakan yang asal-asalan dan meminta pemerintah untuk dapat aktif menindak pelaku penimbun BBM.
Ditengah berlangsungnya orasi, perwakilan DPRD Kaltim hadir yaitu Wakil Ketua Muhammad Samsun yang langsung merespon. "Aspirasi yang disampaikan ini sudah kami akomodir, tadi kami paripurna juga menyuarakan hal yang sama yaitu menolak kenaikan harga BBM," kata Samsun.
Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi diantaranya pola subsidi dan pola distribusi yang baginya cukup menggerus anggaran daerah maupun negara, Samsun menegaskan hal itu akan menjadi catatan dari DPRD Kaltim untuk selanjutnya dapat disuarakan kepada Pemerintah Pusat, bentuk komitmen DPRD Kaltim turut menolak kenaikan BBM itu ditandai dengan penyampaian tuntutan secara langsung olehnya dihadapan masa aksi yang hadir.
Penulis: Claudius Vico
Editor: Aspian Nur