Aksi yang berjalan dari pukul 13.30 WITA awalnya berjalan dengan baik. Massa aksi satu persatu secara bergantian menyampaikan orasinya. Namun pada perjalanannya aksi mulai memanas ketika tidak ada perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mau menemui pengunjuk rasa.

Humas Aksi Sayid Ferhat menegaskan, mereka menginginkan kehadiran Gubernur Isran Noor ataupun Wakil Gubernur H Hadi Mulyadi untuk bertemu di mobil komando dan menolak perwakilan massa aksi yang diminta masuk ke kantor Gubernur, tetapi harus seluruhnya. "Kami tidak akan masuk kalau perwakilan. Kalau satu masuk harus masuk semua," tegas Ferhat.
Jangankan gubernur atau wakilnya, kalau pun ada Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin pun mereka tak akan masuk. "Kami mau mereka yang datang menemui kami," ucapnya.
Kalau keinginan mereka tak disetujui, pengunjuk rasa akan memaksa masuk ke halaman Kantor Gubernur Kaltim.
Ferhat mengatakan kebijakan menaikkan harga BBK ini sejatinya hustru akan memberikan rasa shock di masyarakat, yang kemudian berimbas pada dampak sosial ekonomi berujung inflasi.
Hal ini tentu bisa mempengaruhi angka kemiskinan baru yang berpotensi besar akan bertambah, akibat biaya produksi barang melambung tinggi. "Lagi-lagi masyarakat miskin yang lebih banyak menerima dampak negatifnya. Sangat tidak adil," tegasnya.
Sejumlah tuntutan yang mereka bawa diantaranya mendorong payung hukum yang jelas terhadap penggunaan BBM bersubsidi, mengevaluasi peran BPH Migas yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi, mendesak pemerintah memberantas mafia migas dan tambang dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Hingga pukul 16.45 WITA ini unjuk rasa masih berlangsung dengan aksi saling lempar, pagar Kantor Gubernur Kaltim pun terlihat sudah rusak.
Penulis : Faishal Ays
Editor: Aspian Nur