1 menit baca542 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Christianus Benny mengakui mereka belum puas dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022.
Padahal dalam Perpres tersebut dijelaskan sebagian kewenangan yang berkaitan dengan pertambangan dikembalikan dan menjadi urusan pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Kaltim.
Benny mengatakan semestinya pemerintah pusat juga mendengarkan masukan daerah yang menginginkan proporsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih adil.
“Khususnya untuk besaran royalti yang diterima dari pertambangan batu bara karena bisa dilihat dampak tambang batu bara ini besar,” tegas Benny kepada Korankaltim.com Rabu (20/4/2022) hari ini.
Kendati begitu Benny mengamini Perpres 55 yang sudah diteken Presiden Joko Widodo sejak 11 April lalu tetap membawa manfaat bagi daerah, khususnya yang berkaitan dengan pertambangan Galian C.
Sebabnya untuk komoditas tersebut, mulai dari perizinan hingga pengawasan sudah menjadi wewenang Pemprov Kaltim. “Walau memang untuk batu bara masih dipegang pusat. Termasuk IUP batu bara juga masih dipegang pusat,” ujar Benny lagi.
Aturan terbaru yang sudah ada saat ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan berbagai koordinasi lintas sektor. Tentunya akan melibatkan beberapa instansi terkait, seperti perizinan, lingkungan hidup dan tentunya akan dibentuk aturan baru untuk menyambut perubahan yang ada.
Penulis: Permata S Rahayu
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
