"Alangkah bijaksananya jika mempersiapkan itu (IKN) dijadikan satu saja dengan Kaltim," kata Rasyid kepada Korankaltim.com Jumat (4/2/2022) hari ini.
Pesan yang ingin disampaikan HIPMI Samarinda ini merupakan sebuah win win solution, mengingat tahun 2023 mendatang kepala daerah Kaltim akan digantikan Pelaksana Tugas (Plt) sembari menunggu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Karena itu bisa jadi sebuah perkara ketika ditunjuknya kepala otorita untuk IKN tetapi tidak paham dengan kondisi sosial dan demografi di Kaltim.
Selain itu akan menjadi pertanyaan besar ketika di pimpin oleh orang dari luar Kaltim. "Apakah nanti itu membawa asas manfaat yang baik ketika orang-orang dari Jawa itu ditunjuk ke Kaltim (IKN)," tanyanya.
Tidak menutup kemungkinan orang yang ditunjuk Presiden Joko Widodo nanti tanpa perdulikan aspirasi daerah, alhasil hal tersebut bisa menjadi bumerang.
"Lihat saja badan otorita Batam, itu menjadi matahari kembar di Kota Batam, yang mengakibatkan orang yang mau berinvestasi bingung," ungkap Rasyid.
Kalau pun Presiden bergeming, maka dalam penunjukkannya harus dilakukan tahapan seleksi terlebih dahulu agar terkesan adil dan tidak ada yang tersakiti. "Akan dinilai sangat adil karena kita tahu kapasitas orang yang ditunjuk nanti itu," paparnya.
HIPMI Samarinda berharap hadirnya IKN di Kaltim tidak menyingkirkan ataupun mengenyampingkan masyarakat loka sehingga masyarakat Benua Etam perlu dilibatkan.
Ada beberapa tokoh yang sejatinya layak untuk memimpin otorita nanti, seperti H Isran Noor, H Rizal Effendi dan H Awang Faroek Ishak. Selain itu juga ada tokoh muda yang layak yakni, Dayang Donna Faroek.
"Semuanya ini kan bisa masuk dalam bursa, karena paham dengsn kondisi di Kaltim," pungkas Rasyid
Penulis : */Faishal Ays
Editor: Aspian Nur
