1 menit baca267 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Pemprov Kaltim berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wilayah Kaltim.
Kendati begitu, sejumlah hal masih menjadi rekomendasi BPK RI untuk dilakukan perbaikan. Salah satunya adalah pengelolaan aset daerah yang selama ini berpotensi merugikan keuangan daerah.
“Misalnya pinjam pakai lahan, tapi kemudian lahan tersebut justru disewakan ke pihak swasta. Nah itu perlu diperhatikan,” ungkap Kepala BPK RI Wilayah Kaltim, Dadek Nandemar.
Menurut Dadek, rekomendasi tersebut disampaikannya ke Pemprov Kaltim, termasuk ke 10 kabupaten/kota lainnya yang ada di Kaltim atas laporan-laporan dari berbagai pihak. Termasuk usulan dari para anggota legislatif yang berharap pemerintah daerah bisa memperhatikan aset-aset mereka.
“Biasanya tanah, atau bangunan itu disewa oleh pihak ketiga yang tidak kerjasama dengan pemerintah daerah,” sambungnya.
Dadek berharap, pemerintah daerah segera menjalankan rekomendasi yang sudah disampaikannya tersebut paling lambat 60 hari sesuai dengan yang diamanatkan aturan.
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor : Bambang Irawan
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
