Kepala Bidang (Kabid) Aset, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda, Arif Surochman menceritakan pembebasan lahan bantaran Sungai Mahakam itu awalnya dilakukan oleh Pemprov Kaltim, sebelum diserahkan aset itu kepada Pemkot Samarinda.
Namun dalam penyerahannya Pemprov Kaltim masih menyisakan lima nama yang belum dibebaskan. Sementara itu nama yang bersangkutan disebutkan Arif tak termasuk diantaranya. "Yang jelas nama itu tidak ada di dalam daftar nama yang belum dibebaskan," tegasnya.
Ia mengatakan terhadap tanah yang mendapat pengakuan dari warga itu, Pemkot Samarinda juga memiliki sertifikat resmi, sehingga Arif memastikan kembali bahwa lahan tersebut adalah milik Pemkot Samarinda.
Disebutkan pada November lalu, atas nama pemilik lahan pernah mengajukan permohonan pembayaran ganti rugi lahan kepada Pemkot Samarinda, namun dari surat permohonan yang dilayangkan juga sudah mendapat balasan dari Pemkot Samarinda yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tak dapat ditindak lanjuti. "Dasar kami melalui dokumen lima pemilik lahan yang belum dibebaskan tidak ada namanya, serta dokumen sertifikat kepemilikan lahan," urainya.
Disinggung terkait upaya warga untuk membawa ke ranah hukum Pemkot Samarinda sendiri mengaku siap jika atas nama yang tertera mengajukan ke meja hijau persidangan. "Tapi yang bersangkutan tidak pernah mengajukan itu," sebutnya.
Ditanyakan sikap tegas yang akan diambil oleh Pemkot Samarinda terhadap spanduk yang berdiri itu pihaknya enggan berkomentar lebih, hanya saja ia akan melakukan koordinasi dengan OPD terkait.
Penulis : Claudius Vico
Editor : Bambang Irawan
