Omnibus Law Disahkan, Bukti Proses Legislasi Jauh dari Seharusnya

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Harry Setya Nugraha menganggap disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menunjukan proses legislasi Indonesia semakin menjauh dari apa yang seharusnya dilakukan oleh para pembuat Undang-Undang.

Terlebih keputusan persetujuan UU ini dilakukan ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang membuat ruang kontrol terhadap pembahasannya tersebut oleh publik menjadi cukup terbatas.
Keberadaan UU 12 Tahun 2011 jo UU 15 Tahun 2019 yang memuat cukup banyak kaidah formil dan materil pun, pada akhirnya terkesan ada namun seolah-olah tidak ada. "Kebetulan saya juga tegabung dalam aliansi akademisi menolak UU Cipta Kerja," kata Harry.

Aliansi akademisi yang tersebar di 67 Perguruan Tinggi dan terdiri dari berbagai disiplin ilmu menilai UU Cipta Kerja ini memuat materi bersifat sentralistik, anti terhadap lingkungan hidup, nengarah pada liberalisasi pertanian, abai terhadap HAM dan juga prosedur dari pembentukan UU.

Publik juga harus tahu UU Cipta Kerja ini tidak saja bicara soal ketenagakerjaan. Sebenarnya permasalahan yang ada disana lebih kompleks dari hanya sekedar persoalan ketenagakerjaan.

Ada persoalan hak asasi, lingkungan, pertanian, pertanahan disana, bahkan juga persoalan yang berdampak pada desain otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. "Keseluruhan persoalan yang hadir di dalam UU Cipta Kerja inilah yang pada akhirnya membuat kita harus menolak UU tersebut," sebutnya.

Dalam membaca pasal demi pasalnya pun tidak boleh hanya menggunakan tafsir-tafsir gramatikal. Apabila membacanya hanya dengan menggunakan tafsir-tafsir gramatikal. "Maka mungkin sebagian dari mereka akan mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan UU ini," tutup Harry. (*)

Penulis : Faishal Alwan Yasir
Editor: Aspian Nur

Omnibus Law Disahkan, Bukti Proses Legislasi Jauh dari Seharusnya

Berita Terkait

Kabag Kesra PPU Sebut Pencairan Beasiswa Tinggal Tunggu SK Bupati

Reses di Tiga Kampung, Rita Asmara Dewi Serap Aspirasi soal Penerangan Jalan hingga Air Bersih

Rotan Teluk Sumbang Tembus Belanda, Pemkab Berau Siapkan Rantai Pasok Antarkampung

Kabut Asap Ganggu Penerbangan, RCLL Jadi Keunggulan Bandara Kalimarau

PPU Fest ke-4 Ditutup, Sekda Tohar Minta Dampak Festival Diukur

Perkuat Penanganan Karhutla, Pemkab Kubar Serahkan 16 Motor Trail dan 5 Mobil Slip On ke Kecamatan

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini