Jahidin: Kalau Tidak Mengarah Pada Kepentingan Masyarakat, Kami Tidak Mendukung, Sikap Dewan Kaltim Terhadap Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Kebijakan berupa Undang-Undang dan domainnya dari pemerintah, ketika dipermasalahkan dan terdapat gejolak di daerah, maka DPRD harus bersama-sama mendorongnya.

"Kalau itu tidak mengarah pada kepentingan masyarakat kami tidak mendukung," tegasnya.

Kendati masyarakat melakukan protes dengan mengajukan tuntutan kepada DPRD, maka karena merupakan perpanjangan tangan masyarakat apa saja keinginannya pun nanti harus didukung.

Kini Cipta kerja sudah disahkan menjadi UU, sehingga menurut Jahidin masih ada peluang dari masyarakat, dengan melakukan uji materil di Mahkamah Konstitusi, ataupun diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dari Presiden.

Masyarakat tidak boleh putus asa, harus terus berjuang untuk memperjuangkan kebutuhan hidup.

"Semoga karena ini disuarakan secara nasional, Presiden mendengar dan bisa mengambil suatu kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Jangan semata-mata untuk kepentingan pengusaha," tutup Jahidin. (*)

Penulis : Faishal Alwan Yasir

Editor: Aspian Nur

Jahidin: Kalau Tidak Mengarah Pada Kepentingan Masyarakat, Kami Tidak Mendukung, Sikap Dewan Kaltim Terhadap Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini