“Rilis itu tidak berpengaruh, tidak masalah, tapi jadi cambuk buat kami Pemkot untuk meingkatkan kinerja agar lebih baik,” ujarnya ditemui usai menghadiri Peresmian Puskesmas Segiri Sabtu (3/2).
Namun demikian, melihat survei tersebut kata dia tak bisa ‘saklak’. Harus diperhatikan benar, parameter apa yang digunakan. Menurut Sugeng, jika yang disebut adalah Kota Layak atau tidak layak, nyaman atau tidak nyaman. Indikatornya harus jelas dan konkrit.
“Kalau yang namanya tidak layak kan gak didatengin orang. tapi nyatanya angka migrasinya tinggi. ekonomi tumbuh, pendidikan tumbuh, layanan kesehatan juga baik, fasilitas kesehatan juga terus bertambah, dimana letak tidak nyamannya,” katanya.
Meski ia tak menampik sejumlah hal Pemkot Samarinda masih belum dapat maksimal, seperti penanggulangan banjir, namun Sugeng mengatakan survei tak boleh dilakukan hanya dari satu sisi saja.
“Apakah itu dilihat dari satu sisi saja, liat jalan-jalan begini lalu menyimpulkan tidak nyaman. Sekarang mau ini tidak baik bagaimana, lha wong ekonomi bertumbuh. Tapi orang kan kesini, artinya disini orang nyaman. Orang dari Jawa ke Samarinda cari kerja. Kalau logikanya orang sudah tidak layak orang pada pergi dari Kota ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Samarinda Muhammad Faisal enggan menanggapi hal tersebut. Menurut dia, pada momen seperti jelang Pilkada, hal-hal tertentu bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab, hanya untuk meraup kepentingan pribadi. “Wah saya tidak bisa komen dulu,” ujarnya singkat.
Selasa (30/1) IAP merilis hasil survei kelayakan huni dari 26 kota dan 19 provinsi di Indonesia. Diantaranya, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Tangerang, Tangerang Selatan, Jakarta, Bogor, Depok, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Pekalongan, Surabaya, Malang, Denpasar, Mataram, Pontianak, Palangkaraya, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Makassar dan Manado.
Dalam survei itu, IAP menempatkan kota paling layak huni yakni Solo (1/66,9 persen), Palembang (2/66,6 persen), Balikpapan (3/65,8 poersen), Denpasar (4/65,5 persen), Tengerang Selatan (5/65,4 persen), Semarang (6/65,5 persen) dan Banjarmasin (7/65,1 persen).
Sementara kota tidak layak huni diantaranya Pontianak, Depok, Mataram, Tangerang, Banda Aceh, Pekanbaru, Samarinda, Lampung, Medan, dan Makassar.
Survei bertajuk Most Liveable City Index (MLCI) 2017 ini menggunakan 7 parameter diantaranya kebutuhan dasar warga, partisipasi masyarakat, ekonomi, sosial dan budaya, kualitas lingkungan, keamanan dan keselamatan, dan sarana dan prasarana kota.
Hasilnya, nilai rata-rata nasional kota layak huni sebanyak 63,2 persen.
Artinya masih ada 36,8 persen yang belum merasa nyaman tinggal di kotanya. Dari 7 kota yang masuk top cities alias berada di atas rata-rata, angkanya mencapai 65,4. Sementara dibawah dari angka tersebut, IAP menggolongkannya sebagai kota tidak layak huni. Kota Samarinda mendapat angka 56,9 persen. (rs)
