2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Julika Hengin
KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mahakam Ulu (Bawaslu Mahulu) terus mendorong penguatan demokrasi melalui kolaborasi bersama organisasi kemasyarakatan dan tokoh agama.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan silaturahmi dan konsolidasi demokrasi bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Mahulu, di Sekretariat NU Pondok Pesantren Wali Songo Kecamatan Long Bagun, Rabu (13/5/2026) hari ini.
Ketua Bawaslu Mahulu Saaludin menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi untuk menerima berbagai masukan terkait perbaikan kualitas demokrasi dan pelaksanaan pemilu di Mahulu ke depan.
Sejumlah isu penting turut dibahas dalam diskusi tersebut, mulai dari praktik politik uang, netralitas aparatur sipil negara (ASN), hingga peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan demokrasi yang sehat.
“Bawaslu banyak menerima masukan dari NU dalam rangka perbaikan demokrasi dan pemilu ke depan. Tadi juga dibahas soal money politics, netralitas ASN, serta peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan pemilu yang lebih baik,” kata Saaludin kepada Korankaltim.com disela silaturahmi.
Bawaslu tetap mengedepankan konsep pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara luas dalam proses pengawasan pemilu. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bawaslu Mahulu juga akan melaksanakan program pendidikan pengawas partisipatif mulai Juni mendatang.
Program itu ditujukan untuk membentuk kader-kader pengawas pemilu dari kalangan anak muda dan pemilih pemula.
“Nanti ada sekitar 20 kader pengawas yang akan kita siapkan. Harapannya mereka bisa terlibat aktif dalam pengawasan pemilu, termasuk menjadi bagian dari badan ad hoc dan lainnya,” jelasnya.
Sementara Ketua NU Mahulu Rad Dhuha Sujono Bumiharjo menyambut baik kunjungan Bawaslu Mahulu dan menilai kegiatan tersebut penting untuk membuka kesadaran masyarakat dalam memahami politik secara lebih jernih dan sehat.
“Memberikan pemahaman politik kepada masyarakat itu tidak mudah. Harus dilakukan secara terus menerus, dengan ketekunan dan kerja sama semua pihak,” kata Sujono.
Penguatan pendidikan politik tidak bisa hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga para pendakwah untuk memberikan pemahaman tentang demokrasi yang sehat dan bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
