Penolakan ini didasarkan pada prinsip ideologis partai yang menempatkan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bontang, Joni Alla Padang menyatakan sikap tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri serta keputusan Rakernas partai yang secara eksplisit menolak Pilkada tidak langsung.
“PDI Perjuangan memegang teguh prinsip kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Itu tidak bisa ditawar dengan alasan apa pun, termasuk alasan efisiensi anggaran,” kata Joni saat dikonfirmasi Korankaltim.com Sabtu (17/1/2026).
Pilkada langsung menurutnya merupakan hasil dari perjuangan panjang reformasi 1998 yang menelan banyak pengorbanan bahkan nyawa. Karena itu menghapus hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung dinilai sebagai kemunduran demokrasi.
Kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka potensi terjadinya sandera kepentingan politik akan semakin besar. Kepala daerah terpilih dikhawatirkan tidak lagi berpihak kepada rakyat, melainkan pada kekuatan politik yang mengantarkannya ke kursi kekuasaan.
“Kalau Pilkada lewat DPRD diterapkan, itu sama saja membuka jalan menuju kematian demokrasi. Hak rakyat dirampas dan diserahkan kepada elite politik,” ucap Joni lagi.
PDI Perjuangan Bontang menegaskan akan tetap berada di barisan penolakan terhadap wacana tersebut dan konsisten mengawal demokrasi elektoral agar tetap berpihak pada rakyat.
Editor: Aspian Nur