Banyaknya program yang dinilai bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menegaskan perlunya perencanaan yang lebih matang, terarah, dan kolaboratif agar program-program tersebut dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Secara konsep dan tujuan, program-program tersebut patut diapresiasi. Akan tetapi, pelaksanaannya memerlukan grand design yang jelas, termasuk pola kolaborasi antarpemangku kepentingan.
“Ini butuh satu tim yang betul-betul fokus dan serius, dengan grand design yang jelas, termasuk pola kolaboratifnya agar program ini benar-benar bisa terwujud,” ujarnya, Rabu (7/1/2025).
Ia menilai, tanpa perencanaan besar yang terstruktur, berbagai persoalan berpotensi muncul di kemudian hari. Salah satu contohnya adalah kebijakan pendidikan gratis, khususnya bagi perguruan tinggi.
Dirinya menjelaskan pembiayaan pendidikan gratis untuk perguruan tinggi memiliki karakter belanja vertikal dan bukan termasuk belanja wajib pemerintah provinsi.
Sementara itu, belanja wajib pendidikan di tingkat provinsi sejatinya diperuntukkan bagi SMA, SMK, dan SLB. “Ini yang harus segera dibuat formulasinya,” jelasnya.
Ia mengusulkan agar pembiayaan pendidikan tinggi dapat dikaitkan dengan skema lain, seperti Peraturan Daerah (Perda) tentang CSR. Dengan demikian, anggaran dari APBD tetap difokuskan pada kewajiban utama pemerintah provinsi.
“Apakah nanti perguruan tinggi bisa didukung melalui Perda CSR, sementara APBD tetap digunakan untuk belanja wajib provinsi, ini yang perlu dirumuskan secara jelas,” Agusriansyah memungkasi.
Editor: Erwin