Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Kukar Rendi Solihin menyampaikan nota keuangan RAPBD 2026 kepada unsur Pimpinan DPRD Kukar. Usai penyampaian nota keuangan, rapat dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan dari masing-masing fraksi DPRD terhadap rancangan tersebut.
Tanggapan dari Fraksi PKB–PKS disampaikan oleh Desman Minang Endianto. Dalam penyampaiannya, Desman menekankan pentingnya agar seluruh kegiatan yang tertuang dalam APBD 2026 wajib memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan berorientasi pada kebutuhan prioritas daerah.
“Skala prioritas itu penting dan kalau bisa berdasarkan hasil komunikasi juga dengan DPRD. Harus betul-betul memperhatikan skala prioritas dengan melihat kondisi fakta di lapangan jangan asal merumuskan saja,” tegas Desman dikonfirmasi Korankaltim.com, Minggu (9/11/2025).
Anggota dewan asal Daerah Pemilihan (Dapil) I Kecamatan Tenggarong ini mencontohkan, salah satu bentuk usulan aspirasi skala prioritas ialah masalah pengendalian banjir di jalan poros perumahan Tambak Rel yang hingga hari ini belum tuntas.
Selain menyoroti aspirasi skala prioritas, Fraksi PKB-PKS juga menyinggung soal pendapatan asli daerah yang harus betul-betul diperhatikan oleh Pemkab dalam hal peningkatan juga realisasi target.
“Jangan sampai yang ditargetkan itu meningkat tetapi realisasinya sama atau bahkan menurun dari tahun sebelumnya. Jadi harus betul-betul antara yang ditargetkan PAD dan realisasi itu idealnya sama, minimal wajib tercapai gimana pun caranya, strateginya itu harus diatur dengan baik,” tegas Desman. (Adv)
Editor: Erwin