Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik hadir pada kegiatan in bersama perwakilan KPU dari kabupaten dan kota se-Kaltim juga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Dijelaskan Akmal, pemerintah wajib memberikan dukungan terhadap penyelenggara baik KPU dan Bawaslu juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sehingga penyelenggara bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik.
Keberhasilan rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 ini sangat tergantung dari tahapan rekapitulasi DPS, karena itu dengan data pemilih yang akurat dan cepat, tentu tidak akan menimbulkan kehilangan hak suara warga negara. "Karena ini hak konstitusionalnya warga negara,” sebut Akmal.
Akmal berpesan kepada KPU Kaltim agar benar-benar melakukan ketepatan data sehingga untuk menghindari terjadinya konflik di kemudian hari. “Makanya forum ini sangat-sangat penting sekali," ujar Akmal.
Kunci utamanya adalah bagaimana memulai dengan komunikasi yang baik dari awal agar semua dapat berjalan dengan baik.
Sementara Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris menambahkan, setelah rapat pleno terbuka ini sudah dapat diketahui hasil rekapitulasi DPS namun ada kemungkinan masih terjadi penambahan jumlah pemilih.
"Saat DPS ditetapkan itu masih bisa bertambah jika ada masukan dan tanggapan masyarakat sebelum penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) 21 September bulan depan,” ujar Fahmi.
Editor: Aspian Nur