Makmur HAPK Menangkan Gugatan di PN Samarinda Terkait Kasus Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Kalimantan Timur

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Makmur HAPK memenangkan gugatan setelah Pengadilan Negeri (PN) Samarinda memutuskan dalam kasus pergantian antar waktu (PAW) pimpinan DPRD Kaltim mengabulkan gugatannya. Keputusan itu disampaikan langsung kepada seluruh pihak yang berkaitan melalui E-Court atau layanan secara online.

Hal ini turut dibenarkan oleh Hakim Juru Bicara PN Samarinda Rakhmad Dwinanto yang mengatakan dalam pokok perkara menyatakan telah mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, kemudian menyatakan tergugat I Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar atas nama Airlangga Hartanto dan Lodewijk F. Paulus, tergugat II DPD Partai Golkar Kaltim atas nama H Rudy Mas'ud dan Muhammad Husni Fahruddin, tergugat III Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim atas nama Andi Harahap dan Nidya Listiyono dan turut tergugat atas nama Hasanuddin Mas'ud melakukan perbuatan melawan hukum.

Selain itu menyatakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 161.64-4353 Tahun 2019 per 25 September tentang peresmian pengangkatan Pimpinan DPRD Kaltim berlaku sejak 2019 sampai 2024. Adapula sejumlah berkas yang diajukan pihak tergugat dinilai tak mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Untuk amar putusan ini kami sudah sampaikan melalui E-Court yang dapat diakses oleh pihak yang berkaitan," kata Rakhmad kepada Korankaltim.com Selasa (6/9/2022).

Rakhmad turut membeberkan poin-poin yang menjadi pertimbangan hukum dari putusan yang ada diantaranya bahwa penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai Ketua DPRD Kaltim dengan baik kalau pemberhentian penggugat sebagai Ketua DPRD Kaltim dilakukan atas dasar penilaian kinerja tapi lebih pada rasa suka atau tidak suka atau atas dasar subyektifitas.

"Bahwa walaupun pemberhentian penggugat selaku Ketua DPRD adalah kewenangan partai, namun karena dilakukan semata-mata atas dasar subyektifitas atau tanpa tolak ukur yang jelas," tegasnya.

Menyikapi putusan PN Samarinda, Kuasa Hukum Penggugat Hasran Siri menegaskan agar seluruh pihak dapat mentaati hasil putusan yang ada, sebab menurutnya jika hal itu tidak diikuti maka akan ada konsekuensi hukum bagi siapapun yang melanggar.

"Kami turut mengingatkan jangan mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan prosedur atau melanggar karena akan ada konsekuensi hukum yang akan diterima," ujar Hasan.

Langkah selanjutnya yang akan ditempuh olehnya yaitu berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terkait seperti Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kaltim dan DPRD Kaltim mengenai putusan yang telah dikeluarkan oleh PN Samarinda.

Penulis: Claudius Vico
Editor: Aspian Nur

Makmur HAPK Menangkan Gugatan di PN Samarinda Terkait Kasus Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Kalimantan Timur

Berita Terkait

Kabag Kesra PPU Sebut Pencairan Beasiswa Tinggal Tunggu SK Bupati

Reses di Tiga Kampung, Rita Asmara Dewi Serap Aspirasi soal Penerangan Jalan hingga Air Bersih

Rotan Teluk Sumbang Tembus Belanda, Pemkab Berau Siapkan Rantai Pasok Antarkampung

Kabut Asap Ganggu Penerbangan, RCLL Jadi Keunggulan Bandara Kalimarau

PPU Fest ke-4 Ditutup, Sekda Tohar Minta Dampak Festival Diukur

Perkuat Penanganan Karhutla, Pemkab Kubar Serahkan 16 Motor Trail dan 5 Mobil Slip On ke Kecamatan

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini